JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan peluang Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi cawapres Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih terbuka.
Sehingga, Erick pun membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) hingga surat keterangan tak pernah menjadi terpidana, yang diterbitkan oleh pengadilan.
"Pak Erick kan masih memiliki peluang. Selama peluang jadi cawapres terbuka, ya kita tidak perlu pertanyakan soal pengurusan SKCK dan kelengkapan berkas lainnya. Anggap aja melaksanakan pepatah, 'sedia payung sebelum hujan'. Kalau nanti diperlukan, ya sudah ada," ujar Saleh saat dimintai konfirmasi, Rabu (18/10/2023).
Baca juga: Sempat Melemah, Peluang Erick Thohir Cawapres Prabowo Terbuka Lagi Usai Ganjar Gandeng Mahfud
Saleh menjelaskan, setiap warga negara diperkenankan mengurus SKCK, apalagi SKCK memiliki berbagai manfaat.
"SKCK kan punya manfaat yang banyak. Jadi, tidak salah kalau orang mengurusnya. Karena ada masa berlakunya, bisa juga orang mengurus dan menyimpannya. Jika sewaktu-waktu diperlukan, tidak repot lagi untuk mengurus," tuturnya.
Sementara itu, Saleh meyakini pengurusan SKCK tersebut pasti memiliki tujuan.
Bahkan, kata dia, bisa saja secara eksplisit untuk kelengkapan pemberkasan cawapres.
Baca juga: Erick Thohir Bikin Surat Tak Pernah Dipidana sebagai Syarat Cawapres
"Kalau Pak Erick mengurus SKCK dan berkas lainnya, itu biasa saja. Tidak perlu didiskusikan terlalu dalam. Kan boleh saja beliau urus SKCK. Biar sekalian persiapan berkas pencawapresan," imbuh Saleh.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengeluarkan surat keterangan (suket) tidak pernah menjadi terpidana untuk beberapa tokoh.
Surat tersebut dikeluarkan untuk keperluan mengikuti pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
“Kami sudah membuat surat dimaksud," kata Pejabat humas PN Jakarta, Djuyamto, Rabu (18/10/2023).
Djuyamto mengungkapkan, PN Jakarta Pusat telah mengeluarkan surat tersebut untuk bakal calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia, Ganjar Pranowo.
Kemudian, bakal capres dan bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Selanjutnya, surat keterangan serupa dikeluarkan untuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Yusril dan Erick Thohir disebut juga membuat permintaan suket tersebut.
"Ada Pak Ganjar, Pak Erick, Pak Yusril, Pak Anies, Pak Muhaimin," ujar Djuyamto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.