Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deklarasi Ganjar-Mahfud Buat Prabowo Pikir Ulang, Kans Cawapres NU Menguat

Kompas.com - 18/10/2023, 16:09 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, Koalisi Indonesia Maju (KIM) harus mempertimbangkan ulang soal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

Hal ini menyusul sudah resmi diusungnya Mahfud MD sebagai cawapres dari PDI Perjuangan (PDI-P) yang akan mendampingi capres Ganjar Pranowo.

"Jika pasangan Koalisi Perubahan dan Koalisi PDI-P meletakkan variabel Nahdlatul Ulama (NU) dalam penentuan cawapres mereka, maka KIM harus benar-benar mempertimbangkan ulang skema cawapresnya," ujar Umam saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (18/10/2023).

"Sebab, jika Prabowo tidak menggandeng tokoh Nahdliyin, maka mesin pencapresan Prabowo akan kerepotan untuk mengonsolidasikan basis jaringan Nahdliyin untuk berpihak kepadanya," ujar dia.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Berebut Suara NU Usai Deklarasi Anies-Cak Imin

Oleh karena itu, lanjut Umam, menjelang waktu pendaftaran capres-cawapres yang terbatas ini, Prabowo harus betul-betul memperhitungkan variabel NU sebagai representasi Islam moderat.

Tujuannya agar bisa mengamankan basis kekuatan politiknya.

"Terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai penentu kemenangan Pilpres 2024 mendatang," ungkap Umam.

Dia menambahkan, majunya Mahfud MD sebagai cawapres berdampak pada terfragmentasinya basis kekuatan politik NU.

Sebab, masuknya Mahfud MD sebagai kontestan pilpres berpeluang mengganjal target PKB yang hendak mengonsolidasikan basis pemilih Nahdliyin untuk bersatu mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang maju dari Koalisi Perubahan.

Baca juga: Sempat Melemah, Peluang Erick Thohir Cawapres Prabowo Terbuka Lagi Usai Ganjar Gandeng Mahfud

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD resmi ditunjuk sebagai bakal capres Ganjar Pranowo.

Hal ini diumumkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023) pagi.

"Hari ini hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, saya dengan mantap, ini saya telah mengambil keputusan semuanya. Saya tunjukkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat bangsa dan negara. Karena itulah dengan mengucapkan bismillah hirohmanirrohim maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar pranowo adalah Bapak Profesor Doktor Mahfud MD," ucap Megawati.

Saat menyampaikan pengumuman ini, Megawati didampingi Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, dan sejumlah anggota Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo

Sementara itu, hingga saat ini KIM yang mengusung bakal capres Prabowo Subianto belum mengumumkan nama cawapres.

Sebelumnya, nama putra bungsu Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka digadang-gadang maju sebagai cawapres Prabowo.

Namun, belakangan muncul pula nama-nama lain seperti Khofifah Indar Parawansa, Erick Thohir hingga Yusril Ihza Mahendra yang masuk dalam bursa cawapres untuk Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

Nasional
Seloroh Saldi Isra Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Seloroh Saldi Isra Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Nasional
Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Nasional
Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Nasional
Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Nasional
PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com