Pemerintah Diminta Desak DK-PBB Turun Tangan Atasi Perang Israel-Palestina

BANDUNG, KOMPAS.com - Partai Golkar menginstruksikan Komisi I DPR RI untuk segera meminta pemerintah mendesak Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-bangsa (DK-PBB) untuk turun tangan mengatasi perang Israel-Palestina.

Sebagai informasi, Ketua Komisi I DPR RI adalah kader Golkar, Meutya Hafid.

Dalam acara Golkar Bersholawat di Stadion Jalak Harupat, Bandung, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan bahwa partai politik berlambang pohon beringin itu mengutuk konflik bersenjata Israel-Palestina yang telah menimbulkan korban jiwa warga sipil.

"Dalam kesempatan ini kami instruksikan agar Komisi I menyampaikan kepada pemerintah, keberatan dan keprihatinan Partai Golkar terhadap situasi yang berkembang," ujar Airlangga dalam pidatonya, Rabu (11/10/2023) malam.

Baca juga: Ke Prabowo, Golkar Jabar: Tak Perlu Ragu terhadap Pak Airlangga, Kami Siap Menangkan

"Golkar mendorong (negara-negara) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Dewan Keamanan PBB, agar turun tangan menghentikan peperangan," ia menambahkan.

Meutya Hafid yang hadir pula di dalam hajatan ini menangkupkan tangan dan mengangguk-anggukkan kepala.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan sikap Indonesia terhadap peperangan ini melalui video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (10/10/2023).

Jokowi menilai eskalasi konflik kedua negara dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar. Ia menegaskan bahwa akar peperangan ini adalah pendudukan wilayah oleh Israel atas Palestina yang "harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB".

Baca juga: DPD Golkar Jabar Pastikan Dukung Airlangga Jadi Cawapres Prabowo

"Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda, karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar," kata Jokowi.

"Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik," ujarnya.