Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Pangan Polri Tangkap 10 Tersangka Kasus Pengoplosan Beras di Beberapa Lokasi

Kompas.com - 09/10/2023, 10:07 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri mengungkapkan, terdapat 10 tersangka yang ditangkap terkait dugaan kasus mengoplos beras.

Para tersangka itu ditangkap berdasarkan adanya 10 laporan polisi (LP) periode Januari-Oktober 2023 dari berbagai wilayah Indonesia.

"Dengan jumlah tersangka sebanyak 10 orang yang terjadi di Banten, Bekasi dan Jawa Barat," kata Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan dalam keterangannya, Senin (9/10/2023).

Baca juga: Satgas Pangan Polri Pastikan Stok Beras Aman, Bisa Cukupi Kebutuhan Masyarakat

Whisnu menyebutkan, dari total 10 laporan polisi, sebanyak delapan kasus sudah dinyatakan lengkap dan dua lainnya masih tahap penyelidikan.

Dia juga mengungkapkan, modus para pelaku adalah mengoplos dan mengganti kemasan beras.

"Modus operandi yang dilakukan pelaku dengan melakukan repacking dan pengoplosan," ujarnya.

Whisnu menegaskan, Satgas Pangan Polri terus melakukan pendampingan hingga pengawasan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok beras di pasaran saat ini.

Adapun Satgas Pangan fokus mengawasi proses pendistribusian program beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Whisnu menjelaskan, pengawasan juga dilakukan untuk memastikan tidak terjadinya penimbunan-penimbunan beras yang dilakukan oleh oknum.

"Serta memonitor gudang-gudang penyimpanan beras sebagai bentuk antisipasi terjadinya penimbunan oleh spekulan dan tindakan-tindakan lain yang dapat menyebabkan terhambatnya proses jalur distribusi beras ke masyarakat," ujar Whisnu.

Baca juga: Jelang Hari Raya Idul Adha, Satgas Pangan Polri Cek Harga Cabai dan Telur di Pasar

Dalam hal ini, menurut Whisnu, stok indikatif Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berdasarkan data Bulog saat ini berjumlah 1,7 juta ton.

Pada tanggal 4 Oktober 2023, kata Whisnu, sudah dilakukan pembongkaran sebanyak 27.000 ton terhadap beras impor dari Vietnam yang menjadi tindak lanjut impor beras oleh pemerintah pada 2023 dengan total 2 juta ton.

Lebih lanjut, Whisnu memaparkan bahwa, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras, yakni wilayah Zona A yaitu Jawa, Lampung, Sumsel, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) seharga Rp 10.900.

Wilayah Zona B yakni Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sumatera seharga Rp11.500. Sedangkan wilayah Zona C yaitu sekitar kawasan Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat seharga Rp 11.800.

Baca juga: Jokowi Akui Harga Beras RI Naik, tapi Masih Lebih Murah dari Singapura

Sementara itu, rata-rata harga beras medium di tingkat pembeli akhir atau end user per 5 Oktober 2023 sekitar Rp 12.844 atau 15.14 persen di atas HET untuk wilayah Zona A.

Di Zona B harganya sekitar Rp 13.567 atau 15.24 persen di atas HET. Zona C sekitar Rp 14.800 atau 20.27 persen di atas HET.

"Dan harga beras medium yang dijual di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Rp11.117," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com