Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Kristiyanto Ungkap Peluang Bakal Cawapres Ganjar Seorang Perempuan

Kompas.com - 25/09/2023, 15:32 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengungkap kemungkinan sosok bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan.

Hal ini berbeda seperti yang selama ini bermunculan sebagai kandidat bacawapres Ganjar adalah laki-laki.

Mulanya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P pada 29 September-1 Oktober 2023.

Ia belum bisa memastikan hal itu akan terjadi. Namun, dia menyebut sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan.

Baca juga: Selain Mahfud MD dan Sandiaga, Yenny Wahid Dinilai Berpotensi Jadi Cawapres Ganjar

"Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).

"Jadi, skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mister X nya dan kemudian juga bisa Miss (Mrs) X. Begitu, kan?" sambung dia.

Setelah itu, Hasto ditanya wartawan untuk mempertegas yang dimaksud Mrs X tersebut.

Pertanyaannya adalah, apakah Mrs X tersebut dimungkinkan menjadi cawapres Ganjar. Jawaban Hasto pun bernada positif.

Baca juga: Syarat Cawapres Ganjar Versi Hary Tanoe: Punya Chemistry dan Bisa Tarik Suara

"Kan, kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Sehingga, dalam konteks itu, maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya," ucap dia.

Terkait waktu pengumuman cawapres, Hasto mengungkap sejumlah kemungkinan momentum.

Pertama, bisa saja pengumuman dilakukan mendekati pendaftaran pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kedua, ia menyebut soal struktur tim pemenangan nasional (TPN) yang perlu dilengkapi hingga daerah sebelum pengumuman cawapres.

"(Pengumuman) Bisa juga jauh sebelumnya (pendaftaran Paslon), selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan harus dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah," tutur politikus asal Yogyakarta ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Nasional
Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Nasional
Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Nasional
Diksi 'Ancaman Keamanan’ dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Diksi 'Ancaman Keamanan’ dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Nasional
Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Nasional
Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Nasional
Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Nasional
Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Nasional
KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Nasional
Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Nasional
Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Nasional
Tak Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende, Megawati Disebut Sedang Kurang Sehat

Tak Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende, Megawati Disebut Sedang Kurang Sehat

Nasional
Hasto Kristiyanto Gantikan Megawati Bacakan Amanat Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende NTT

Hasto Kristiyanto Gantikan Megawati Bacakan Amanat Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende NTT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com