Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Berharap Demokrat Bergabung Usung Anies-Cak Imin

Kompas.com - 15/09/2023, 22:57 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap Partai Demokrat bisa kembali bergabung ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan bersama-sama mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal calon calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, mengaku pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Partai Demokrat terkait hal ini.

"Komunikasi terus kita bangun ya. Politik kan dinamis. Saya juga berharap, kami juga berharap bagaimana PKB bisa menjembatani kembalinya juga Demokrat bisa bersama dengan kami," kata Cucun di Pondok Pesantren Sa'adatuddaroin di Solokanjeruk, Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/9/2023).

Baca juga: PKB Gelar Selawatan di Kabupaten Bandung, Ungkapan Syukur Cak Imin Jadi Bakal Cawapres

Dia lantas menyinggung soal koalisi kerja sama oleh PKS, PKB, Nasdem, dan Partai Demokrat yang menang di Kabupaten Bandung.

Menurut Ketua Fraksi PKB DPR RI ini, jika Partai Demokrat kembali bergabung ke Koalisi Perubahan, maka akan menambah kekuatan dalam menghadapi Pilpres 2024.

"Sebetulnya miniatur nasional ini sudah terwujud koalisi kami di daerah di Kabupaten Bandung dan alhamdulillah berhasil. Kita akan coba secara nasional ini koalisi empat partai ini akan saya yakin juga berharap Demokrat kembali untuk bersama-sama dengan kita di Koalisi Perubahan ini," ujar dia.

Cucun secara pribadi berpandangan bahwa Partai Demokrat lebih memiliki kecocokan dengan pasangan Anies-Cak Imin dibandingkan dengan pasangan calon lainnya.

Selain itu, menurutnya, persentase Partai Demokrat kembali bergabung dengan Koalisi Perubahan cukup besar.

Baca juga: PKS Yakin Tak Ada Persoalan di Akar Rumput Setelah Terima Cak Imin Jadi Cawapres Anies

"Kalau saya, besar persentasenya ya, indikatornya saya tidak akan sampaikan, yang pasti punya hitung-hitungan, karena kalau dalam koalisi itu ada satu poin tawar-menawar apa yang menjadi kehendaknya, keinginan dari yang dibangun oleh Demokrat sendiri," katanya.

"Berkoalisi ini tujuannya untuk apa pasti bukan hanya masalah sharing power dan jabatan tetapi nilai perjuangan yang akan diusung cocok-cocokan. Saya yakin Demokrat akan lebih cocok dengan Amin," tambahnya.

Diketahui, Partai Demokrat awalnya menjalin Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan PKS dan Partai Nasdem.

Akan tetapi, Demokrat menyatakan keluar setelah merasa dikhianati lantaran Nasdem dan Anies Baswedan, karena mererka dinilai memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres secara sepihak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Nasional
Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Nasional
Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Nasional
MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Nasional
Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Nasional
Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Nasional
Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Nasional
Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Nasional
4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi 'Lahan Basah' Korupsi

4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi "Lahan Basah" Korupsi

Nasional
Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Nasional
ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com