Tim Percepatan Reformasi Hukum: Presiden Minta Kami Susun Tahapan Jangka Pendek maupun Panjang

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi III Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sugeng Purnomo mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta Tim Percepatan Reformasi Hukum menyusun tahapan jangka pendek maupun panjang.

Hal itu setelah tim bentukan Menko Polhukam Mahfud MD tersebut menyerahkan rekomendasi kepada Jokowi.

“Permintaan Bapak Presiden yang disampaikan secara langsung pada saat pertemuan kemarin, Bapak Presiden meminta kepada tim ini untuk menyusun tahapan mana yang kira-kira nanti bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, atau bahkan nanti dalam jangka panjangnya,” kata Sugeng dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2023).

“Sudah disampaikan di antaranya penyusunan tentang roadmap-nya dan itu langsung direspons oleh Bapak Presiden,” ujar Deputi III Kemenko Polhukam itu.

Baca juga: Tim Percepatan Reformasi Hukum Usul Personel TNI-Polri yang Amankan Obvitnas Dikurangi

Sugeng menambahkan, Jokowi juga mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi ke Tim Percepatan Reformasi Hukum yang sudah bekerja dalam tiga bulan terakhir.

“Sehingga melahirkan beberapa rekomendasi yang disampaikan, dan itu akan dipelajari oleh Bapak Presiden untuk menentukan langkah kebijakan ke depan,” kata Sugeng.

Adapun Tim Percepatan Reformasi Hukum telah menyerahkan rekomendasi agenda prioritas percepatan reformasi hukum ke Presiden Jokowi.

Penyerahan itu dipimpin langsung oleh Mahfud beserta tim kepada Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (14/9/2023).

Dokumen yang disusun 34 tokoh, akademisi, dan perwakilan masyarakat itu berisikan rekomendasi agenda prioritas jangka pendek hingga September 2024, serta jangka menengah 2024-2029.

Rekomendasi itu juga memperhatikan masukan dari pertemuan dengan 18 pimpinan kementerian/lembaga terkait dan 32 organisasi masyarakat sipil.

Baca juga: Tim Percepatan Reformasi Hukum Serahkan 150 Butir Rekomendasi ke Jokowi

“Total ada lebih dari 150 rekomendasi jangka pendek dan menengah yang diusulkan Tim Percepatan,” tulis siaran pers Tim Percepatan Reformasi Hukum, dikutip pada Jumat ini.

Rekomendasi-rekomendasi itu terbagi menjadi empat bagian, antara lain di bidang reformasi peradilan dan penegakkan hukum; sektor reformasi hukum agraria dan SDA (Sumber Daya Alam); isu pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan sektor reformasi peraturan perundang-undangan.

Tim Percepatan Reformasi Hukum itu dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menko Polhukam Nomor 63 Tahun 2023.