Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Jokowi soal Usul Pertamina Ganti Pertalite ke Pertamax Green 92

Kompas.com - 31/08/2023, 15:55 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, belum mendapatkan informasi soal rencana PT Pertamina yang mengusulkan untuk menghapus Pertalite pada tahun depan.

"Belum dapat informasi," kata Jokowi di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (31/8/2023).

Diberitakan sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mengusulkan untuk mengganti subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite ke Pertamax Green 92 pada 2024.

Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, usulan ini adalah pengembangan program "Langit Biru" dua tahun lalu.

Baca juga: Gantikan Pertalite, Pertamina Usul Pertamax Green 92 Disubsidi

Pada program pertama, Pertamina telah menaikkan BBM subsidi RON 88 menjadi RON 90.

"Nah, ini kita lanjutkan sesuai rencana adalah Program Langit Biru tahap dua, di mana BBM subsidi kita naikkan dari RON 90 ke RON 92, karena aturan KLHK menyatakan octane number yang boleh dijual di Indonesia itu minimum 91," kata Nicke, dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (30/8/2023).

Pada tahun depan, Pertamina berencana untuk membuat jenis BBM yang lebih ramah lingkungan dengan menyampurkan etanol ke produk BBM-nya.

Baca juga: Pertamina Berencana Hapus Pertalite Tahun Depan, Diganti Pertamax Green 92

"Pada 2024, kami akan mengeluarkan lagi, Pertamax Green 92. Sebenarnya, ini Pertalite kita campur dengan etanol. Naik oktannya, dari 90 menjadi 92," ujar Nicke.

"Sehingga, nantinya tahun depan akan hanya ada tiga produk. Pertama, Pertamax Green 92 dengan mencampur RON 90 dengan tujuh persen etanol, kita sebut E7. Kedua Pertamax Green 95 mencampur Pertamax dengan delapan persen etanol. Ketiga, Pertamax Turbo," katanya lagi.

Nicke mengungkapkan, nantinya Pertamina akan memiliki dua jenis bensin ramah lingkungan dan rendah karbon.

Baca juga: Alasan Pertamina Usulkan Pertalite Diganti Pertamax Green 92

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com