Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Dinilai Sengaja Tarik Ulur, Tak Mau Budiman Sudjatmiko Dianggap Pahlawan

Kompas.com - 22/08/2023, 13:28 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat alasan DPP PDI-P tak jadi memberikan sanksi kepada Budiman Sudjatmiko bukan karena tengah fokus membahas elektabilitas bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo.

Namun, menurut dia, PDI-P enggan memberikan panggung kembali kepada Budiman. Dengan pemanggilan dan pemberian sanksi saat ini, nilai Ujang, Budiman justru bakal mendapatkan panggung.

"Dan itu merugikan PDI-P. Karena PDI-P tidak mau rugi ya, mungkin dicari waktunya yang pas dan tepat ketika soal Budiman ini agak mereda pemberitaannya, maka dipanggil. Seperti itu," kata Ujang kepada Kompas.com, Selasa (22/8/2023).

Ujang mengatakan, jika Budiman dipanggil dan diberikan sanksi semisal pemecatan pada saat ini, maka sosok aktivis Pro Demokrasi itu bisa dianggap pahlawan.

Baca juga: Ultimatum PDI-P ke Budiman Sudjatmiko Imbas Dukung Prabowo, Mundur atau Dipecat

Sebutan itu bisa saja disematkan terhadap Budiman oleh para lawan politik PDI-P pendukung bacapres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) Prabowo Subianto.

"Kalau dipanggil itu (sekarang), Budiman makin dapat panggung lagi. Makin besar lagi. Dia pahlawan, begitu. Oleh karena itu ya, jadi tidak jadi (disanksi), diundur-undur, diulur-ulur begitu," nilai Ujang.

Menurut Ujang, saat ini adalah momentum Budiman muncul ke permukaan publik.

Diberitakan sebelumnya, DPP PDI-P tidak jadi mengumumkan soal status Budiman Sudjatmiko, Senin kemarin.

Pengumuman itu disampaikan Kepala Sekretariat DPP PDI-P Yoseph Aryo Adi Dharmo.

Baca juga: Diultimatum PDI-P Setelah Deklarasi Dukung Prabowo, Budiman Sudjatmiko Tolak Mundur

Adi memberikan alasan bahwa DPP PDI-P tengah fokus membahas hasil survei ketimbang soal dukungan Budiman Sudjatmiko ke bakal calon presiden (capres) Prabowo.

"Hari ini PDI Perjuangan sedang fokus membahas hasil survei Indikator dan Kompas yang menunjukkan kenaikan elektoral Ganjar Pranowo dan terjadi rebound," kata Adi dalam keterangannya, Senin.

Menurut dia, elektabilitas calon lawan Ganjar, yaitu Prabowo Subianto sudah mentok.

"Tren elektoral Prabowo yang sudah mentok dan menunjukkan tren penurunan," ujar Adi.

Adi lantas menganggap bahwa elektabilitas Ganjar yang meningkat sebagai momentum politik bagi PDI-P untuk bergerak masif untuk memenangkan Ganjar pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Perlu diketahui, elektabilitas Ganjar memang meningkat dalam hasil dua lembaga survei nasional, yakni Indikator Politik Indonesia dan Litbang Kompas.

Baca juga: Malu Budiman Sudjatmiko Dukung Prabowo, Ketum Repdem: Kader Kaleng-kaleng Lebih Baik Mundur

Pada kedua lembaga survei itu, elektabilitas Ganjar menempati urutan pertama dalam simulasi tiga nama.

Ia mengalahkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang masing-masing di posisi dua dan tiga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com