Jika MPR Jadi Lembaga Tertinggi, Surya Paloh: Konsekuensinya Pilpres Tak secara Langsung

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, pemilihan presiden (Pilpres) sangat mungkin tak dilakukan secara terbuka jika MPR RI ditetapkan sebagai lembaga tertinggi negara.

Ia menduga, proses pemilihan RI-1 bisa saja tidak dilakukan langsung oleh masyarakat. Tetapi, ditentukan oleh MPR RI.

“Hal menarik tadi adalah sambutan Ketua DPD, yang membawa kembali sebuah pemikiran agar kita kembali mengamandemen UUD 1945,” ujar Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

“Menempatkan posisi MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara, yang konsekuensinya nanti adalah Pilpres tidak lagi secara langsung,” katanya lagi.

Baca juga: Bamsoet Usul Amendemen UUD 1945, Mahfud: Silakan Saja, Itu Hak Setiap Orang

Surya Paloh lantas memberikan sinyal positif atas wacana itu. Tetapi, baginya, MPR, DPR, dan DPD RI perlu membicarakan wacana amandemen tersebut lebih serius.

“Dan mengusulkan usulan ini agar lebih konkrit lagi dan segera sosialisasikan kepada masyarakat. Itu pikiran-pikiran Nasdem menurut saya ya,” ujar Paloh.

Di sisi lain, Surya Paloh menganggap Jokowi sah-sah saja menyinggung soal keberlanjutan kepemimpinan.

Baca juga: Jokowi: Kepemimpinan ke Depan Tentukan Masa Depan Indonesia

Ia tak menganggap bahwa pernyataan Jokowi menunjukan keberpihakan pada bakal calon presiden (capres) tertentu.

“Ya dukungan itu kalau dukungan setelah selesai masa jabatan beliau, itu dukungan personal yang bisa saja berkelanjutan,” kata Paloh.

Sebelumnya, Jokowi meminta kepemimpinan mendatang harus berani dan konsisten untuk bisa mencapai cita-cita Indonesia Emas pada 2045.

“Apakah berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak? Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang karena kita tidak sedang jalan-jalan sore. Kita juga tidak sedang lari sprint, tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari marathon untuk mencapai Indonesia Emas," kata Jokowi dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD RI, Rabu.

Baca juga: Jokowi: Kita Harusnya Lari Maraton Capai Indonesia Emas, Pemimpin ke Depan Harus Dipercaya Publik