Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BRIN Kaji Penyebab Fenomena Polusi Udara di Jabodetabek

Kompas.com - 15/08/2023, 17:29 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sedang mengkaji fenomena polusi udara di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang meningkat beberapa pekan terakhir.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan, pengkajian tersebut merupakan respons dari perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengatasi polusi udara di Ibu Kota dan daerah sekitarnya.

"BRIN saat ini sedang mengkaji fenomena polusi udara yang tiba-tiba meningkat akhir-akhir ini," kata Laksana kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Selasa (15/8/2023).

Laksana mengatakan, pengkajian tersebut sedang berjalan dan belum mendapat hasil yang akurat untuk saat ini.

Baca juga: Kualitas Udara Jabodetabek Buruk, Jokowi: Jika Perlu, Kita Dorong Work From Home

Ia juga menyebut, BRIN terus bekerja untuk mendapat data akurat penyebab terjadinya polusi udara di Jakarta.

"Kami fokus ke riset untuk mendapatkan data terkait kondisi saat ini sebagai basis untuk pengambilan kebijakan publik berbasis data," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan empat instruksi atau perintah untuk menangani buruknya kualitas udara di Jabodetabek.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas polusi udara wilayah Jabodetabek di Istana Merdeka, pada Senin (14/8/2023).

"Pertama, untuk penanganan polusi dalam jangka pendek harus secepatnya dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek agar lebih baik. Kemudian, ada rekayasa cuaca untuk memancing hujan di Jabodetabek," ujar Jokowi.

Baca juga: Ada Usul Insentif untuk Pekerja yang Terdampak Polusi, Pengamat: Jangan Sampai Ada Kecemburuan Sosial

"Dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek. Kemudian, memperbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran," katanya lagi.

Kedua, untuk penanganan jangka menengah, Jokowi meminta kementerian dan lembaga terkait secara konsisten mendorong penerapan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal.

Ketiga, Jokowi meminta secara jangka panjang pemerintah memperkuat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Terakhir, untuk melakukan pengawasan sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar wilayah Jabodetabek.

Baca juga: Sandiaga Sebut Polusi Udara Berdampak pada Sport Tourism di Jabodetabek

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com