Siti Zuhro Anggap Parpol Senayan Makan Buah Simalakama "Presidential Threshold"

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti utama politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, menilai bahwa 8 partai politik (parpol) yang duduk di DPR RI telah makan buah simalakama dari aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang mereka bikin tahun 2017.

Dengan aturan yang kerap disalahartikan sebagai presidential threshold ini, maka calon presiden dan wakil presiden hanya bisa diusung oleh parpol/gabungan parpol dengan raihan minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Di Senayan, hanya PDI-P satu-satunya parpol yang telah memenuhi ambang batas itu. Siti menegaskan, kebijakan ini terbukti sudah membuat rumit parpol-parpol selain PDI-P jelang Pilpres 2024.

"Tidak hanya partai menengah dan kecil, tetapi partai besar pun mumet dia, karena harus melakukan koalisi," kata Siti dalam focus group discussion Partai Buruh di Gedung Joang '45, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Baca juga: Kikil Penyambung Rasa Muhaimin dan Puan di Tengah Alotnya Koalisi Pilpres

"Golkar merasakan, Gerindra merasakan, PKB merasakan semua partai menengah merasakan, tidak bisa mandiri dia," ungkap dia.

Siti menyebutkan, baru kali ini parpol-parpol terlihat tak mandiri dan tak percaya diri karena harus bergantung pada kekuatan politik lain.

Padahal, banyak parpol sudah memiliki jagoannya masing-masing yang berasal dari kader partai sendiri untuk berlaga di Pilpres 2024.

Ambil contoh, Gerindra sepakat mengusung ketua umum mereka, Prabowo Subianto. PKB satu suara calonkan Muhaimin Iskandar. Golkar ngotot mengajukan Airlangga Hartarto.

Baca juga: Prabowo dan Barisan Pendukungnya yang Kian Membesar...

Namun, semua itu buyar. Para ketua umum parpol masing-masing itu harus mengalah dengan peta politik demi mencari kemenangan partainya di Pilpres 2024, walau wajahnya tak masuk surat suara.

Siti berharap, parpol-parpol ini akan melakukan revisi dari kebijakan yang disebutnya tidak relevan, tidak signifikan, dan tidak mendesak itu.

Sebab, berbagai elemen masyarakat sipil dan parpol sudah berupaya melakukan revisi melalui uji materi atas ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, dari 30 gugatan yang sudah dilayangkan, nihil yang dikabulkan majelis hakim.

"Ini yang mungkin ke depan kita mintakan partai politik itu melakukan revisi (ketentuan ambang batas pencalonan presiden), karena kan mereka sendiri sudah merasakan," ungkap Siti.

"Baru kali ini kita bisa menyaksikan partai-partai politik tidak percaya diri untuk membangun koalisi dan bahkan untuk mengusung calon-calonnya sendiri. Dengan dipayungi konstitusi, seharusnya itu ada independensi, dan ada rasa percaya diri yang kuat, tapi kok tidak. Kok nunggu cawe-cawe," ujar dia.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Alasan Budiman Bertemu Prabowo dan Isu Pindah ke Gerindra

Sejauh ini, MK selalu menegaskan pendiriannya bahwa presidential threshold dapat memperkuat sistem presidensial yang dianut Indonesia, agar presiden dan wakil presiden terpilih memiliki kesamaan frekuensi dengan suara mayoritas parlemen.

Dalam putusan ke-27, misalnya, yaitu nomor perkara 4/PUU-XXI/2023, Mahkamah menegaskan bahwa mereka masih tetap pada pendirian itu dan belum berubah pikiran.

Partai Buruh menjadi pihak ke-31 yang mengajukan gugatan sejenis pada bulan ini.