CISDI Minta Jokowi Terbitkan Perppu untuk Batalkan UU Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Kesehatan yang baru saja disahkan pada Selasa (11/7/2023).

Sebab, CISDI menilai penyusunan RUU Kesehatan dilakukan terburu-buru dan tidak transparan.

"Mendesak Presiden (Joko Widodo) untuk meninjau dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Kesehatan yang baru saja disahkan DPR RI," kata Founder dan CEO CISDI Diah Satyani Saminarsih dalam siaran pers, Selasa (11/7/2023).

Selain itu, CISDI mengecam keras pemerintah dan DPR yang tidak melibatkan publik secara bermakna, inklusif, partisipatif, dan berbasis bukti dalam proses penyusunan dan pengesahan RUU Kesehatan.

Baca juga: Siap Mogok Kerja karena RUU Kesehatan Disahkan, Nakes: ICU, UGD, Kamar Bedah Tetap Beroperasi

Indikasi tidak transparan ini terlihat dari proses konsultasi yang singkat dan tidak dipublikasikannya naskah final kepada publik secara resmi sebelum pengesahan.

Selain itu, pengesahan mengabaikan rekomendasi masyarakat sipil terkait aspek formil dan materiil dalam RUU Kesehatan.

“Pengesahan RUU Kesehatan menjadi UU membuktikan pemerintah dan DPR RI mengabaikan aspirasi masyarakat sipil. Kami mengecam proses perumusan undang-undang yang seharusnya inklusif, partisipatif, transparan, dan berbasis bukti,” tutur dia.

Selain itu, tertutupnya proses penyusunan RUU Kesehatan ditandai dengan absennya informasi kepada publik mengenai naskah final rancangan yang sudah disahkan menjadi undang-undang.

Baca juga: RUU Kesehatan Bakal Disahkan DPR Siang Ini, Jokowi: Ya Bagus

Bahkan usai Komisi IX DPR menggelar rapat kerja pengambilan keputusan RUU Kesehatan bersama pemerintah di Gedung DPR pada Senin (19/6/2023), naskah terbaru masih tak jelas keberadaannya.

Di samping itu, publik juga belum mendapatkan penjelasan terkait diterima atau tidaknya masukan dalam proses penyusunan RUU ini.

“Kami melihat proses yang tidak transparan dan inklusif dalam penyusunan RUU Kesehatan. Di sisi lain, proses konsultasi publik pun sangat singkat, minim, dan tertutup. Seluruh rangkaian proses tersebut menyulitkan seluruh masukan masyarakat sipil terefleksi dalam undang-undang ini,” kata Diah.

Mengacu pada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 tentang partisipasi publik bermakna, ada tiga prasyarat pelibatan masyarakat secara bermakna.

Baca juga: Gonjang-ganjing Jelang RUU Kesehatan yang Akan Disahkan Hari Ini oleh DPR

Syarat-syarat itu meliputi hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

Menurut Diah, platform yang dibuat oleh pemerintah dan DPR RI hanya bersifat satu arah dan sementara. Dia bilang, tidak pernah ada platform menetap yang memungkinkan masyarakat memantau masukan dan mendapatkan umpan balik dari masukan yang mereka berikan.

"Situasi ini mencederai prinsip partisipasi publik yang bermakna sesuai Putusan MK,” jelas Diah.

Sebelumnya diberitakan, DPR RI mengesahkan RUU Kesehatan menjadi UU dalam rapat paripurna hari ini. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Ia tampak mengenakan setelan blazer dan kerudung berwarna hitam. Puan didampingi oleh Wakil Ketua DPR yakni Lodewijk F Paulus dan Rachmat Gobel.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR lainnya, Sufmi Dasco Ahmad dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), tidak hadir.

Dari pihak pemerintah, turut hadir Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, serta Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy OS Hiariej.