Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Jika Harun Masiku Diringkus, Akan Ada Elite Parpol yang Terseret

Kompas.com - 09/07/2023, 10:21 WIB
Syakirun Ni'am,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan menangkap eks kader PDI-P sekaligus buron Harun Masiku, menjelang tahun politik.

Harun merupakan tersangka penyuapan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan. Ia sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) lebih dari 1.275 hari.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan, pihaknya yakin KPK tidak akan memberikan perhatian serius untuk mencari Harun di tengah tahun politik seperti saat ini.

“Sebab, jika Harun diringkus, besar kemungkinan akan ada elite partai politik besar akan turut terseret,” ujar Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/7/2023). 

Baca juga: Ganti Paspor dan Operasi Wajah Jadi Tantangan KPK Buru DPO, Termasuk Harun Masiku

Menurut Kurnia, KPK di bawah pimpinan Firli Bahuri menjadi lembaga antirasuah yang paling takut menghadapi politisi.

Karena itu, perkara seperti memburu Harun Masiku bakal sulit diungkap.

Padahal, ia menilai KPK dengan segala wewenang dan perangkatnya bukan tidak bisa menangkap Harun.

“KPK bukan tidak mampu menemukan keberadaan Harun, melainkan memang tidak mau,” ujar Kurnia.

Kurnia menilai, penjelasan yang disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengenai perburuan Harun hanya gimmick semata.

ICW menilai, penanganan perkara Harun sejak awal sudah janggal. Bahkan pimpinan KPK tidak serius menangkap kader PDI-P itu.

Baca juga: KPK Sebut Harun Masiku Juga Jadi DPO di Negara Lain

“Pimpinan KPK pun terlihat seperti melindungi Harun,” tutur Kurnia.

Sebelumnya, Asep Guntur Rahayu menyebut KPK telah menerjunkan tim guna mencari Harun ke masjid di salah satu negara tetangga pada bulan lalu.

Mereka juga telah mencari keberadaan Harun di tempat ibadah, hingga apartemen dan menindaklanjuti informasi mengenai orang dengan nama dan ciri-ciri yang mirip DPO itu.

“Melakukan pengecekan karena memang ada informasi saudara HM (Harun Masiku) itu di sana, ada di masjid, kami sudah cek di sana,” kata Asep saat ditemui awak media di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Kamis (6/7/2023).

Meski demikian, kata Asep, KPK belum juga berhasil menangkap Harun. Ia mengaku tidak memiliki hambatan apapun termasuk administrasi.

Baca juga: KPK Dapat Informasi Nama dan Fisik Seseorang Mirip Harun Masiku, Ketika Dicek Ternyata Bukan

Sebab, red notice dari interpol atas nama Harun Masiku sudah terbit sehingga kader PDI-P itu menjadi buron di negara tetangga.

Adapun Harun diduga menyuap Wahyu Setiawan dengan uang Rp 600 juta.

Suap diberikan agar ia ditetapkan sebagai anggota DPR dari Daerah Pemilihan I Sumatera Selatan, menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Hasil Pemilu menyatakan, Harun hanya mengantongi 5.878 suara di posisi keenam. Namun, PDI-P justru mengajukan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com