Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY-Puan Bakal Bertemu, Demokrat: Kalau Kerja Sama Jangka Pendek Enggak Bisa, Ya Jangka Panjang...

Kompas.com - 17/06/2023, 11:22 WIB
Fika Nurul Ulya,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan tidak menampik pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani untuk membahas kerja sama di Pilpres 2029.

Ia menyampaikan, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Hal ini tergantung dari hasil komunikasi kedua pemimpin tersebut.

"Bisa saja terjadi. Karena kita manusia selalu berpikir jangka pendek dan jangka panjang. Kalau (kerja sama) jangka pendeknya enggak bisa, ya jangka panjang. Jadi dua visi ini yang memang menjadi pegangan bagi setiap orang," kata Syarief dalam program GASPOL! Kompas.com, yang ditayangkan Jumat (16/6/2023) malam.

Baca juga: Puan Bakal Bertemu AHY, Demokrat: Ini Merupakan Ice Breaking

Dia berharap, komunikasi antara dua partai yang kerap berbeda kubu ini semakin bagus. Dengan begitu, perbedaan semakin sedikit dan persamaan semakin banyak.

Dia berharap komunikasi tetap berlanjut, sebesar apa pun hasilnya.

"Ini bagus buat bangsa, bagus buat rakyat Indonesia. Saya masih memiliki suatu persepsi bahwa akan ada hasil yang bagus buat kita semuanya. Dan tentunya hasil itu kita perlu berikan apresiasi," tutur dia.

Lebih lanjut dia tidak ingin berandai-andai lebih dini. Pasalnya saat ini, Demokrat berada di koalisi yang sama dengan PKS dan Partai Nasdem untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Dilihat dari misinya, ia menilai kedua koalisi belum ada penyesuaian. PDI-P diketahui mengusung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.

Baca juga: Demokrat Mengaku Kaget Ketika Puan Sebut AHY Dipertimbangkan Jadi Bacawapres Ganjar

"Sampai saat ini Partai Demokrat masih setia di KPP dan tetap sesuai dengan komitmen kami, kami masih mengusung Anies sebagai calon presiden," jelas Syarief.

Sebagai informasi, kemesraan kedua partai berawal dari pernyataan Puan yang menyebut bahwa AHY masuk dalam radar calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) PDI-P untuk Pemilu 2024, Ganjar Pranowo.

Memang, awalnya, Demokrat secara tersirat menyampaikan penolakan. Namun, bermula dari gagasan tersebut, suhu politik antara partai banteng dan partai bintang mercy yang selama ini panas tampak mulai mencair.

Puan mengungkap bahwa ada sepuluh nama yang masuk bursa cawapres pendamping Ganjar. Nama-nama itu, mulai dari menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala daerah, hingga petinggi partai politik. Salah satu nama yang mencuat di luar prediksi yakni AHY.

Baca juga: Tak Merasa KPP Terancam soal Pertemuan Puan-AHY, Nasdem Yakin Demokrat Konsisten pada Piagam Koalisi

“Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD) sudah masuk namanya,” kata Puan usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P di Sekolah Partai DPP PDI-P, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

“Pak Erick Thohir (Menteri BUMN), Pak Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat), Pak Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), kemudian ada Pak AHY (Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono), Pak Airlangga (Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto). Nama-nama itu masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan,” tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com