Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hubungan dengan PDI-P Tak Harmonis 20 Tahun, Demokrat: Hanya karena Tak Ada Komunikasi Bagus

Kompas.com - 17/06/2023, 09:00 WIB
Fika Nurul Ulya,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan, renggangnya hubungan Partai Demokrat dengan PDI-P beberapa tahun terakhir terjadi hanya karena tidak ada komunikasi yang bagus.

Pernyataan ini menanggapi hubungan kedua partai yang tidak harmonis selama dua dekade Pilpres.

Keduanya memang kerap berada di kubu berbeda, yang terlihat pertama kali pada Pilpres 2004. Bahkan Partai Demokrat cenderung menjadi oposisi sejak PDI-P menjadi partai yang berkuasa pada tahun 2014.

Baca juga: Bantah Pertemuan AHY-Puan untuk Negosiasi Kursi Menteri, Demokrat: Enggak Ada Tawaran Itu...

"Kalau dari sisi Pak SBY enggak tahu, enggak ada apa-apa. Tapi kalau dari sisi Bu Mega, juga enggak tahu. Jadi mungkin lebih bagus tanyalah sama yang bersangkutan," kata Syarief dalam program GASPOL! Kompas.com, yang ditayangkan pada Jumat (16/6/2023) malam.

"Lagi-lagi kita berasumsi bahwa ini hanya karena tidak ada komunikasi yang bagus," imbuh Syarief.

Adapun saat ini, elite dari kedua partai berencana melangsungkan pertemuan, usai nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk dalam radar PDI-P sebagai salah satu pendamping bakal calon presiden Ganjar Pranowo.

Syarief menyambut baik adanya rencana tersebut. Ia tidak memungkiri, komunikasi akan memperbaiki hubungan kedua partai.

Komunikasi kata dia, akan membuat sesuatu yang belum terang menjadi terang dan yang belum lancar menjadi lancar.

Baca juga: Soal Puan-AHY Bakal Bertemu di Akhir Pekan, Ini Jawaban Demokrat

"Komunikasi bisa menciptakan yang tadinya agak keruh, bisa jadi bening. Jadi saya pikir apa yang digagas Mbak Puan tentunya sudah sepengetahuan Bu Mega, kemudian AHY sudah direstui Pak SBY, komunikasi ini kita bersyukur ini bisa tercipta," tutur Syarief.

Lebih lanjut dia berharap agar pertemuan antara AHY dan Puan dapat segera terlaksana. Ia ingin pertemuan tersebut memiliki manfaat untuk kedua belah pihak.

Ia bahkan mengasumsikan bahwa pertemuan akan membahas seputar kepentingan bangsa dalam jangka panjang.

"Kami memiliki suatu asumsi yang dibicarakan itu prioritasnya adalah bagaimana membangun kebersamaan untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia dalam waktu jangka panjang," jelas Syarief

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengatakan akan segera berkomunikasi dengan AHY. Namun dia belum menjelaskan secara detail kapan akan bertemu dengan AHY.

Baca juga: Ratusan Kader dan Simpatisan Demokrat Berikan Cap Darah, Simbol Lawan PK Moeldoko

"Segera, segera ketemu," kata Puan saat ditemui di kantor DPD PDI-P Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (11/6/2023).

Kemesraan keduanya berawal dari pernyataan Puan yang menyebut bahwa AHY masuk dalam radar calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) PDI-P untuk Pemilu 2024, Ganjar Pranowo.

Memang, awalnya, Demokrat secara tersirat menyampaikan penolakan. Namun, bermula dari gagasan tersebut, suhu politik antara partai banteng dan partai bintang mercy yang selama ini panas tampak mulai mencair.

Puan mengungkap bahwa ada sepuluh nama yang masuk bursa cawapres pendamping Ganjar. Nama-nama itu, mulai dari menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala daerah, hingga petinggi partai politik. Salah satu nama yang mencuat di luar prediksi yakni AHY.

Baca juga: Tak Merasa KPP Terancam soal Pertemuan Puan-AHY, Nasdem Yakin Demokrat Konsisten pada Piagam Koalisi

“Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD) sudah masuk namanya,” kata Puan usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P di Sekolah Partai DPP PDI-P, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

“Pak Erick Thohir (Menteri BUMN), Pak Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat), Pak Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), kemudian ada Pak AHY (Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono), Pak Airlangga (Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto). Nama-nama itu masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan,” tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com