Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akan Keluarkan Perpres, Candi Borobudur Bakal Dikelola Entitas Tunggal

Kompas.com - 13/06/2023, 18:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kawasan Candi Borobudur bakal dikelola oleh sebuah entitas tunggal yang meliputi pengelolaan dari aspek konservasi, spiritual, edukasi, serta pariwisatanya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menetapkan PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney sebagai entitas tunggal tersebut.

"Di dalam draf Perpres kelembagaan tadi yang saya bilang itu nanti akan diserahkan ke InJourney. Itu baru drafnya dan itu sudah dibahas belasan kali rapat antarkementerian," kata Basuki usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Basuki mengatakan, Perpres terkait kelembagaan pengelola Candi Borobudur itu ditargetkan selesai pada tahun 2023 ini.

Baca juga: Pengelolaan Candi Borobudur Akan Akomodasi Fungsi Religi dan Wisata

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menambahkan bahwa penataan kelembagaan pengelola Candi Borobudur diharapkan dapat mendorong pencapaian target 8,5 juta dan 14 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2023 dan 2024.

Menurut Sandiaga, Candi Borobudur memiliki potensi besar karena 42 persen masyarakat Asia Tenggara dan 600 juta masyarat Asia memeluk agama Buddha.

"Ini bisa menjadi destinasi wisata spiritual yang dapat menampung lebih dari kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara dalam beberapa tahun ke depan," ujar Sandiaga Uno.

Sandiaga juga memastikan bahwa kegiatan wisata spiritual di Candi Borobudur kelak mesti tetap dikoordinasikan dengan Kementerian Agama, melibatkan umat Buddha, serta sesuai dengan tata cara peribadatan umat Buddha.

Baca juga: Kunjungan Candi Borobudur Capai 5.400 Orang Saat Penerbangan Lampion Waisak 2023

Untuk diketahui, Candi Borobudur yang merupakan salah satu candi terbesar di dunia memang mengalami sejumlah masalah yang kompleks.

Dari segi konservasi, tingginya jumlah wisatawan yang mengunjungi Borobudur ditengarai menjadi penyebab kerusakan di banyak bagian candi.

Untuk itu, pemerintah sempat melempar wacana menaikkan harga tiket bagi wisatawan yang ingin menaiki Candi Borobudur menjadi Rp 750.000 per orang. Tetapi, ide ini ditentang oleh berbagai pihak.

Di samping itu, Candi Borobudur merupakan tempat suci bagi umat Buddha, bukan hanya tempat wisata.

Baca juga: Erick Tohir, Sandiaga Uno, dan Ganjar Pranowo Kompak Terbangkan Lampion Waisak 2023 di Candi Borobudur

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com