Mahfud Beri Peringatan soal Penyusup di Lembaga Penegak Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan peringatan agar proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik lebih diperketat.

Hal ini untuk menghindari penyusup di lembaga pemerintahan, utamanya di lembaga penegak hukum.

“Proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum,” kata Mahfud dalam sambutannya pada acara “23 Tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)” di Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (11/6/2023).

Mahfud mengungkapkan bahwa saat ini banyak penyusup di lembaga pemerintahan.

Baca juga: Mahfud MD Persilakan Jusuf Hamka Tagih Utang ke Kemenkeu: Nanti Saya Bantu...

Namun, ia tak menjelaskan lebih jauh mengenai penyusup yang dimaksudnya itu.

“Di berbagai struktur, lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup-penyusup, yang justru melemahkan, bukan menguatkan,” kata Mahfud.

Mahfud pun meminta pemerintah tidak terlena terkait pelemahan struktur dari dalam.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mendorong masyarakat agar mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Baca juga: Tim Reformasi Percepatan Hukum Dikritik, Mahfud: Enggak Perlu Dikomentari kalau Pak Amien Rais

Mahfud mengatakan, untuk menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung oleh tiga dimensi utama, antara lain membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis.

Ia menyebutkan bahwa tiga dimensi tersebut merupakan kumulatif atau tidak bisa dipilih salah satu saja.