PPIH Minta Saudia Airlines Tak Lagi Ubah Jadwal Terbang dan Kapasitas Pesawat Haji

JEDDAH, KOMPAS.com - Wakil Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2023, Nasrullah Jasam mengatakan, mereka sudah bertemu dengan perwakilan maskapai Saudia Airlines untuk melakukan evaluasi terkait pelayanan penerbangan jemaah haji.

Evaluasi itu dilakukan karena maskapai Arab Saudi sebagai pihak yang membantu penerbangan jemaah haji dinilai tidak profesional.

Maskapai itu disebut kerap mengubah jadwal penerbangan dan kapasitas tempat duduk pesawat yang mengangkut jemaah haji secara mendadak dan sepihak.

“Kita sudah menggelar rapat dengan pihak Saudia Airlines. Kita sampaikan catatan evaluasi terkait perubahan jadwal dan kapasitas pesawat yang mereka lakukan sepihak pada fase kedatangan gelombang pertama,” kata Nasrullah di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi, seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Agama, Kamis (8/6/2023).

Baca juga: Hari Ke-17, Sebanyak 26 Jemaah Haji Indonesia Wafat di Arab Saudi

Nasrullah yang juga menjabat Konsul Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) ikut menyambut kedatangan jemaah kelompok terbang (kloter) 42 embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG 42).

Nasrullah mengatakan, dalam rapat itu dia dan perwakilan PPIH meminta supaya Saudia Airlines tetap berpedoman kepada kesepakatan awal dengan Kementerian Agama tentang jadwal penerbangan dan kapasitas pesawat.

“Kami sudah minta ke Saudia Airlines, agar tidak ada perubaban jadwal dan kapasitas seat (kursi) pesawat di fase gelombang kedua. Sebab, perubahan-perubahan itu sangat berpengaruh terbadap layanan. Ada efek domino, baik terhadap jemaah maupun penyiapan layanan,” ujar Nasrullah.

Baca juga: Kemenag Imbau Jemaah Haji Tak Masak hingga Merokok di Kamar Hotel

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Agama menilai pemerintah Arab Saudi mesti memeriksa maskapai Saudia karena kinerjanya dalam pelayanan penerbangan jemaah haji Indonesia kurang maksimal.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab mengatakan, sikap Saudia Airlines yang tidak profesional itu telah mengganggu kenyamanan dan ketenangan jemaah.

"Saya pikir pihak otoritas Arab Saudi perlu meninjau dan memeriksa manejemen Saudia Airlines saat ini. Kenapa mereka tidak mampu menerbangkan jemaah haji sesuai jadwal? Kenapa tidak mampu menyediakan pesawat dengan kapasitas seat yang dijanjikan?" kata Saiful melalui keterangan pers Kementerian Agama.

Saiful Mujab sangat menyayangkan tindakan tidak profesional Saudia Airlines dalam proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang pertama.

Baca juga: Mengenal Tasreh, Izin Masuk bagi Jemaah Haji ke Raudhah Masjid Nabawi

Dia menilai manajemen Saudia sangat semrawut dalam melaksanakan kewajiban menerbangkan jemaah haji Indonesia sesuai jadwal dan kapasitas tempat duduk pesawat yang telah disepakati.

"Dari aspek penerbangan, Saudia Airlines tahun ini gagal memberikan layanan yang baik ke jemaah haji Indonesia," ucap Saiful.

Menurut Saiful, tingkat perubahan dan keterlambatan jadwal penerbangan jemaah haji Indonesia tahun 2023 sudah cukup tinggi, angkanya lebih dari 15 kali keterlambatan atau perubahan jadwal pada tahapan pemberangkatan gelombang pertama, yang berlangsung dari 24 Mei sampai 7 Juni 2023.

“Masing-masing maskapai yang menempatkan perwakilannya di asrama haji, tidak hanya untuk menyiapkan jadwal, namun juga untuk menjelaskan dan meminta maaf ke jemaah bila ada perubahan jadwal penerbangan. Sebab, jadwal yang disepakati sebelumnya sudah disosialisasikan ke jemaah,” ujar Saiful.

Baca juga: Dua Calon Haji Asal Aceh Meninggal di Arab Saudi

Saiful kembali mengingatkan maskapai dampak dari perubahan jadwal penerbangan atau komposisi kursi pesawat mengakibatkan efek domino yang mengganggu pemenuhan layanan kepada jemaah, baik di asrama haji, maupun di Madinah dan Makkah.

Selain itu, perubahan dari sisi transportasi juga berkaitan dengan masa tinggal jemaah, kapasitas, dan rotasi jemaah di asrama haji.

Terlebih lagi layanan di Arab Saudi yang telah dikontrak untuk melayani jemaah haji sesuai jadwal, menjadi tidak efisien.

“Kami harap potensi perubahan jadwal bisa diminimalisir. Jika ada perubahan jadwal, dalam kontrak sudah disebutkan bahwa pemberitahuan minimal 2x24 jam sebelum keberangkatan. Jangan mendadak atau bahkan baru diberitahukan seetelah terjadi,” sebut Saiful Mujab.