BNPT Berencana Tempatkan Perwakilan di 5 Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berencana menempatkan perwakilannya di lima negara, yakni Irak, Suriah, Afghanistan, Filipina, dan Turkiye.

Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel menyatakan, perwakilan BNPT perlu ditempatkan karena banyak warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam jaringan organisasi internasional di negara tersebut.

"Perwakilan ini akan ditugaskan di Filipina, Irak, Suriah, Turkiye, dan Afghanistan karena di negara tersebut banyak warga negara Indonesia yang masuk secara sukarela maupun terjebak menjadi bagian dari jaringan terorisme internasional," kata Rycko dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Kepala BNPT: Pelaku Penembakan di MUI Jakarta Tidak Ada Hubungannya dengan Terorisme

Rycko mengungkapkan, rencananya BNPT akan menempatkan 1-2 orang staf di kedutaaan besar Republik Indonesia di masing-masing negara tersebut.

"(Mereka) berfungsi sebagai LO (liaison officer) bagi BNPT RI untuk memantau perkembangan situasi di negara tersebut," kata Rycko.

Selain menempatkan perwakilan di luar negeri, BNPT juga berencana membentuk 13 unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di berbagai daerah.

"Diperlukan unit pelaksana teknis di daerah yang dibagi menjadi 13 wilayah di 34 provinsi berdasarkan tantangan dan sebaran daripada paham radikalisme dan terorisme," ujar Rycko.

Menurut Rycko, pembentukan perwakilan di luar negeri dan UPT di daerah mesti dilakukan sebagai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ia menyebutkan, struktur organisasi BNPT yang berlaku saat ini masih berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT, tetapi belum sesuai dengan UU 5/2018.

"Sangat perlu dan mendesak untuk disusun struktur organisasi yang baru mengingat tantangan yang dihadapi tidak semakin ringan," kata Rycko.

Baca juga: Sandiaga Uno dan Eks Kepala BNPT Boy Rafli Amar Disebut Segera Gabung PPP

Perubahan struktur yang diusulkan oleh BNPT juga mencakup pembentukan Deputi Kontraradikalisasi dan Kesiapsiagaan Nasional, Deputi Deradikalisasi, Deputi Koordinasi Antar Penegak Hukum dan Pemulihan Korban, Deputi Kerja Sama Internasional, dan Inspektorat.

BNPT juga berencana mendirikan Pusat Analisa dan Pengendalian Krisis, serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Terorisme.

"Kami sudah melakukan koordinasi dan paparan dengan Kemenpan RB dan saat ini sedang dalam proses finalisasi untuk usulannya," ujar Rycko.