Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Prof. Dr. Ermaya
Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi BPIP RI

Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi BPIP RI.

Geopolitik Indonesia: Perspektif Memilih Pemimpin

Kompas.com - 09/05/2023, 16:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PEMIMPIN tidak bisa ujug-ujug datang, lantas dipilih. Tidak bisa pula diduplikat ataupun dipesan –bimsalam bim jadi pemimpin.

Namun dalam kesimpulan sejarah modern Indonesia, pemimpin dapat dikenali asalnya –dari rakyat. Ini yang diberitahukan pemimpin besar Republik Indonesia, Bung Karno: “Janganlah kita lupakan demi tujuan kita, bahwa para pemimpin berasal dari rakyat dan bukan berada di atas rakyat (Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, hlm 69).

Amanat Bung Karno itu sangat relevan untuk diimplementasikan (memilih) pemimpin-pemimpin masa kini. Terlebih akhir-akhir ini tensi politik menghangat sehubungan dengan konstelasi dinamika tahun politik, maka memilih pemimpin tidak boleh serampangan.

Bersama ini harus juga dipahami bahwa tahun politik menuju Pemilu 2024, jualan “demi” rakyat dan atas nama rakyat begitu membahana agar dipilih menjadi pemimpin.

Jadinya dinamika politik dari sini demikian meningkat tensinya, terasa lebih panas, karena masing-masing mengklaim pihaknya yang pantas menjadi pemimpin karena berasal dari rakyat dan berada di atas rakyat.

Gairah politik ini karuan saja tak kunjung susut. Dalam skala tensi memanas demikian, boleh jadi, bisa diartikan sebagai bagian dari berdemokrasi.

Tentu saja demokrasi yang kita anut tidak mengumbar sebebas-bebasnya perbedaan pendapat dan pemikiran, tidak pula semau-maunya mengklaim menjadi pemimpin.

Walau tidak bisa dinafikan begitu saja bahwa demokrasi yang dianut bangsa ini berpeluang memanaskan tensi politik. Namun sepanas-panasnya politik, dalam kepribadian demokrasi Indonesia, tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal itu pula yang dikobarkan Bung Karno dalam Pancasila sebagai dasar negara bahwa “Demokrasi kita harus kita jalankan adalah Demokrasi Indonesia, membawa kepribadian Indonesia (hal.105),” menjadi aktual untuk diimplentasikan.

Dalam kepribadian demokrasi Indonesia bahwa pemimpin berasal dari rakyat, dan bukan berada di atas rakyat, menandakan pula bahwa pemimpin yang hendak dipilih bukan datang dari sebuah kemasyuran.

Oleh karenanya dalam pidato HUT Proklamasi RI Tahun 1963, Bung Karno mengingatkan bahwa: kita pemimpin-pemimpin Indonesia, tidak boleh berhenti, tidak boleh duduk diam tersenyum simpul di atas damparnya kemasyhuran dan damparnya jasa-jasa di masa lampau. Kita tidak boleh "teren op oud roem", tidak boleh hidup dari kemasyhuran yang lewat, oleh karena jika kita "teren op oud roem" kita nanti akan menjadi satu Bangsa yang "ngglenggem" satu bangsa yang gila kemuktian, satu bangsa yang berkarat.

Itu juga yang dalam bahasa gamblang disampaikan oleh pemimpin besar Afrika Selatan, Nelson Mandela, yang menegaskan bahwa: "Pemimpin yang baik harus siap berkorban untuk memperjuangkan kebebasan rakyatnya."

Dan Mandela, sebagaimana Bung Karno, memperjuangkan kebebasan rakyatnya dari penindasan.

Memelihara kepercayaan dan etika

Filsuf dari Yunani, Aristoteles (384 SM - 322 SM), berkata bahwa "Seorang pemimpin yang baik harus terlebih dahulu mau dipimpin."

Maka seorang pemimpin yang baik tahu bahwa ia bukan sekadar memimpin orang lain, melainkan terlebih dahulu memimpin dirinya.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com