Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Persoalkan Kritik Jusuf Kalla, Sekjen PDI-P: Beliau Punya Kebebasan Berpendapat

Kompas.com - 08/05/2023, 17:36 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku partainya tak mempersoalkan kritik yang disampaikan Jusuf Kalla terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hasto pun mengingat bagaimana Jusuf Kalla pernah menjadi Dewan Pengarah dalam tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

"Tetapi tentu saja, Pak JK berpendapat, ya beliau memang punya kebebasan menyampaikan pendapatnya," kata Hasto ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (8/5/2023).

Akan tetapi, Hasto membela Jokowi yang dianggap terlalu dalam ikut campur politik Pilpres 2024 oleh Jusuf Kalla.

Baca juga: Ketidaksukaan JK dan Paloh atas Sikap Jokowi Endorse Capres-Cawapres Tertentu

Menurutnya, presiden sebelum Jokowi juga melakukan hal serupa di mana ikut campur urusan politik praktis.

Namun, Hasto tak menyebut siapa presiden sebelum Jokowi yang dimaksud.

"Ya sebenarnya secara empiris ini juga dilakukan sebelumnya, oleh presiden sebelumnya, kemudian juga oleh Pak JK sekalipun ketika berbicara dan beliau kan juga menjadi dewan pengarah di dalam tim kampanye dari Pak Jokowi-KH Ma’ruf Amin," ingat Hasto.

Lebih jauh, Hasto mengaku mendapatkan informasi langsung dari Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait pertemuan Presiden Jokowi dan enam ketum parpol di Istana.

Dari informasi itu, Hasto membela Jokowi bahwa pertemuan itu tak membahas politik praktis.

Baca juga: Pengamat: Pandangan JK dan Surya Paloh Siratkan Kegeraman atas Keberpihakan Politik Jokowi

"Terhadap apa yang dibicarakan di Istana Negara, itu sesuatu hal yang betul-betul berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara ke depan," jelasnya.

Di sisi lain, Hasto juga menjelaskan mengapa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak diundang dalam pertemuan di Istana.

Dari penjelasan Jokowi, menurut Hasto, sudah jelas bahwa Surya Paloh tidak diundang karena telah mengusung bakal capres Anies Baswedan.

"Itu kan (pengusungan Anies) juga menunjukkan hal-hal yang sifatnya berbeda," katanya.

"Meskipun demikian, sebagai tokoh yang terus mendengarkan kritik, mendengarkan masukan dan kepemimpinannya merangkul, Bapak Jokowi mendengarkan seluruh aspek-aspek, masukan, kritik, dan sebagainya," tambah dia.

Baca juga: Anggap Wajar JK Kritik Jokowi yang Ikut Campur Politik, Pengamat: Biar Jadi Urusan Parpol

 


Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com