Buntut Wisman Nakal, Pemprov Bali Bakal Terapkan Sistem Kuota

BALI, KOMPAS.com - Gubernur Bali I Wayan Koster mengungkapkan bahwa pihaknya akan menerapkan kebijakan sistem kuota bagi wisatawan mancanegara (wisman).

Hal itu menyusul banyaknya wisman di Bali yang bertingkah laku meresahkan masyarakat.

"Jadi kita akan menerapkan satu kebijakan, tidak lagi mass tourism, akan kita batasi dengan menerapkan sistem kuota," kata Koster ditemui di kawasan Badung, Bali, Kamis (4/5/2023) malam.

Kendati demikian, Koster mengaku belum membicarakan lebih detail terkait jumlah kuota yang akan diterapkan terhadap wisman di Bali.

Terkait itu, Pemprov Bali disebut bakal berunding dengan berbagai pihak di dunia pariwisata, salah satunya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Baca juga: Larangan Wisman Sewa Sepeda Motor di Bali, Nila Setitik Rusak Susu Sebelanga

"Kita akan rundingan, dengan PHRI, dengan semua terkait, itu bagaimana mengaturnya," ucapnya.

Politisi PDI-P ini menjelaskan sistem kuota yang akan berjalan bagi para wisman.

Dia mencontohkan, para wisman bakal menggunakan sistem antre untuk datang ke Bali, setahun sebelum kedatangan.

"Kalau kuota kan ngantri orang. Yang akan datang tahun depan, rebutan dari sekarang daftar. Kita ingin menerapkan sistem itu," kata dia.

Baca juga: Ruwetnya Masalah Wisman di Bali, Akibat Kemudahan Kebijakan hingga Kurang Komunikasi

Akan tetapi, Koster masih belum bisa memastikan jumlah kuota yang diberikan bagi wisman.

Pemprov Bali, lanjut dia, akan melihat berbagai aspek mulai dari kapasitas, hingga daya dukung kepariwisataan di Bali sebelum menerapkan kebijakan itu.

Diberitakan Kompas.com, I Wayan Koster sudah mengeluarkan pernyataan terkait wisman yang melanggar aturan di Bali.

Pertama, melarang wisman menyewa sepeda motor di Bali. Kemudian, Koster juga meminta pencabutan Visa on Arrival (Voa) untuk wisman asal Rusia dan Ukraina.

Adapun beberapa ulah oknum wisman seperti mengendarai sepeda motor ugal-ugalan, tidak mengenakan helm saat berkendara, melanggar tata tertib lalu lintas, hingga menggunakan pelat motor palsu.