538 WNI di Sudan Dievakuasi dari Khartoum Menuju Jeddah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, 538 warga negara Indonesia (WNI) di Sudan berhasil dievakuasi dari ibu kota Sudan, Khartoum, menuju Jeddah, Arab Saudi.

Retno mengatakan, saat ini ratusan WNI tersebut sudah berada di kota pelabuhan Sudan, Port Sudan, dan akan diberangkatkan ke Jeddah, Arab Saudi.

"Alhamdulillah pada pukul 01.00 dini hari waktu setempat, atau pukul 6.00 pagi WIB hari ini, 538 WNI telah tiba dengan selamat di kota Port Sudan yang terdiri dari perempuan 273, laki-laki 240, dan balita 25 orang," ujar dia dalam siaran video, Senin (24/4/2023).

Baca juga: Sudan Masih Mencekam, AS Terjunkan Tim Respons Bencana

Retno mengatakan, upaya evakasi tersebut merupakan tahap pertama yang diberangkatkan dari Khartoum pada Minggu (23/4/2023) kemarin pukul 08.00 waktu setempat atau pukul 13.00 WIB.

Waktu tempuh perjalanan darat dari Khartoum ke Port Sudan memerlukan waktu sekitar 15 jam, atau sekitar 830 kilometer melalui Kota Atbara, Damir, Miswar dan Kota Sawakin.

"Terdapat sekitar 15 pos pemeriksaan sepanjang perjalanan. Saat ini 538 WNI tersebut sedang istirahat di rumah persinggahan di Port Sudan sebelum keberangkatan ke Jeddah melalui jalur laut," ujar dia.

Retno mengatakan, WNI yang dievakuasi sebagian besar merupakan mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di Sudan.

Selain itu, ada pekerja migran Indonesia, karyawan perusahaan Indofood, dan staf Kedutaan Besar RI beserta keluarganya.

"Ini adalah evakuasi tahap 1 yang dipimpin oleh Dubes RI di Khartoum. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan bus sebanyak 8 buah dan 1 minibus KBRI," ucap dia.

"Insya Allah persiapan pulang ke Indonesia juga terus dilakukan," kata Retno.

Baca juga: Giliran Perancis Evakuasi Warga di Sudan, Jumlahnya Jauh Lebih Sedikit dari WNI

Sudan tengah mencekam karena pertempuran meletus antara tentara reguler dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) yang sudah berlangsung selama lebih dari sepekan.

Pertempuran untuk memperebutkan kekuasaan tersebut telah menewaskan ratusan orang dan membuat jutaan orang Sudan tidak mendapatkan akses ke layanan dasar.

Pertempuran yang tiba-tiba tersebut menghancurkan rencana untuk memulihkan pemerintahan sipil di Sudan.