Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Protes Tak Dapat Salinan DPS Pemilu 2024

Kompas.com - 18/04/2023, 16:27 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memerotes Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang disebut belum menyerahkan salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024.

Padahal, DPS ini rekapitulasi berjenjang sejak pekan lalu dari tingkat kota dan kabupaten, provinsi, dan ditetapkan secara nasional pada hari ini, Selasa (18/4/2023).

"Kami tidak boleh dianggap sebagai bukan bagian dari penyelenggaraan pemilu," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja pada Selasa siang.

Ia menambahkan, Bawaslu di tingkat kota/kabupaten, provinsi, dan nasional belum menerima salinan DPS. Begitu pun panitia pengawas pemilu (panwaslu) luar negeri.

Baca juga: Bawaslu Temukan Masalah DPS Pemilu 2024 Terkait TPS Khusus dan Pemilih Disabilitas

Padahal, Bagja menambahkan, hal itu merupakan amanat Pasal 48 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Bagja menyebut bahwa tidak diserahkannya salinan DPS kepada Bawaslu merupakan pelanggaran dan mengancam akan menindaknya.

"Jika demikian (Bawaslu tidak diberikan salinan DPS), maka kami akan melakukan tindakan sebagai berikut, pertama, temuan terhadap pelanggaran administrasi kepada semua KPU di semua tingkatan," kata Bagja.

Baca juga: Surati Pimpinan Parpol Peserta Pemilu 2024, KPU Minta DPS Dicermati

Ini merupakan kali kesekian Bawaslu dan KPU tidak akur disebabkan karena transparansi data.

Dalam hal pemutakhiran daftar pemilih, keduanya juga tidak akur karena Bawaslu mengaku tidak diberikan data nama dan alamat calon pemilih yang akan dilakukan coklit (pencocokan dan penelitian) berupa Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Kementerian Dalam Negeri.


KPU berdalih bahwa hal ini berkaitan dengan pelindungan data pribadi, namun Bawaslu menyebut bahwa hal ini tidak menunjang kinerja pengawasan mereka secara maksimal.

Dalam rapat pleno hari ini, KPU menetapkan seluruh DPS di 38 provinsi di Indonesia, ditambah jumlah pemilih luar negeri.

Total DPS di seluruh provinsi ditambah pemilih luar negeri berjumlah 205.853.518 pemilih untuk Pemilu 2024 nanti.

DPS pemilih laki-laki berjumlah 102.847.040 pemilih, kemudian DPS perempuan mencapai 103.006.478 pemilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Nasional
Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Nasional
Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Nasional
Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Nasional
Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Nasional
Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

Nasional
Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Nasional
Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Nasional
Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com