Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerja Sama KPK-PPATK Usut Transaksi Mencurigakan Makin Baik, Ditambah “Power” dari Masyarakat

Kompas.com - 15/04/2023, 08:07 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkapkan bahwa komunikasi KPK dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) makin baik terkait pengusutan transaksi mencurigakan atau kekayaan tak wajar.

Pahala mengatakan bahwa KPK dan PPATK memiliki pemahaman yang sama.

“Saya pikir kalau sekarang ini, komunikasi yang paling baik (antara KPK dan PPATK) sekarang. Karena lebih cepat responsnya, dan kami punya pemahaman yang sama,” kata Pahala dalam acara GASPOL! Kompas.com, Kamis (13/4/2023).

Baca juga: Profil dan Kekayaan Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang Kena OTT KPK

Menurut dia, kerja sama kedua instansi makin baik, khususnya setelah kasus transaksi mencurigakan yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo, mantan pegawai Ditjen Pajak Kanwil Jakarta Selatan.

“Karena kasus itu, dan Pak Ivan (Kepala PPATK) sekaligus menyampaikan "kami sudah banyak lho LH (laporan hasil)-nya",” ujar Pahala.

Selain itu, untuk menyelidiki dugaan transaksi mencurigakan, KPK juga berkomunikasi dengan kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah.

“Sebenarnya kalau dibilang yang tahu gaya hidup orang kan bukan KPK, atasan yang tahu, temannya yang tahu, kan itu ada unitnya,” kata Pahala.

Untuk mengusut dugaan transaksi mencurigakan penyelenggara negara, KPK akan mengecek laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan dari PPATK.

“Sekarang jadi lebih mudah mendeteksi karena kerja sama dengan PPATK, LHKPN, kementerian atau pemda,” tutur Pahala.

Baca juga: KPK Cegah Istri, 2 Anak, dan Adik Rafael Alun ke Luar Negeri

Kemudian, lanjut Pahala, sekarang banyak warga yang melapor soal dugaan transaksi mencurigakan atau kekayaan tak wajar dari penyelenggara negara.

“Saya sekarang sudah di-WA berkali-kali "Pak, bupati saya punya ini itu",” kata Pahala.

Setelah mendapat informasi dari masyarakat, ujar Pahala, KPK pasti akan menindaklanjuti.

“Ada tindaklanjutnya itu, pasti. Tapi kerja sama antar-instansi rasanya sekarang lebih baik,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com