Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Kali Deklarasi Koalisi Pendukung Anies Batal, Kenapa?

Kompas.com - 23/03/2023, 16:28 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah dua kali rencana deklarasi koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) batal digelar.

Sebelumnya, kerja sama antar parpol yang bakal diberi nama Koalisi Perubahan itu pernah diusulkan digelar 10 November 2023 oleh Partai Nasdem.

Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat belum sepakat.

Kala itu, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan kedua parpol tersebut masih perlu waktu untuk menjalankan mekanisme internal masing-masing.

Baca juga: Didatangi Anies Malam-malam, Presiden PKS Teken MoU Koalisi Perubahan

“Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama. Karena memang satu, PKS akan rapat majelis syuro itu akhir tahun Desember,” ungkap Willy ditemui di Gedung DPR RI, 7 November 2022.

“Kedua Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan kawan-kawan baru pulang sekitar 10 November,” sambung dia.

Berjalannya waktu, akhirnya Demokrat dan PKS telah selesai berproses di internalnya masing-masing, dan memutuskan untuk ikut mengusung Anies sebagai capres.

Baca juga: Soal Parpol Baru Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Sebelum Ijab Kabul Masih Bisa Saling Goda

Sedangkan Nasdem menyatakan hanya menunggu langkah dari dua calon mitranya tersebut, sebab partai besutan Surya Paloh itu sudah pernah mengusulkan waktu deklarasi sebelumnya.

Awak media sempat mendapatkan undangan untuk menghadiri deklarasi Koalisi Perubahan di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (22/3/2023) malam.

Namun, tak lama berselang, undangan tersebut diralat, dan deklarasi koalisi kembali batal  dilakukan.

Alasan Demokrat dan PKS

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengungkapkan deklarasi koalisi urung dilakukan karena terlalu larut.

Sebab, Presiden PKS Ahmad Syaikhu baru menandatangani nota kesepakatan koalisi pada Kamis malam pukul 22.00 WIB.

Proses itu dilakukan setelah Anies mendatangi Syaikhu di kantor DPP PKS.

“Semula akan diumumkan tadi malam, tapi karena secara pertimbangan waktu sudah larut, dan sebagian besar akan menjalani sahur hari pertama bulan Ramadhan maka niat tersebut kita reschedule,” tutur Sohibul dikonfirmasi Kompas.com.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didik Mukrianto menuturkan momentum deklarasi koalisi dianggap kurang tepat dilakukan Rabu malam.

“Kebetulan semalam shalat taraweh pertama malam ramadhan. Maka, dari segi waktu belum memungkinkan deklarasi piagam koalisi,” ucap dia.

Baca juga: Sudirman Said Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Kemungkinan Awal Puasa

Namun, Didik mengklaim tak ada hambatan berarti dari pembatalan deklarasi koalisi tersebut.

Ketiga parpol, lanjut dia, tetap solid dan bakal membicarakan ulang momentum deklarasi.

“Penjadwalan ulang deklarasi koalisi hanya persoalan teknis saja. Secara substansi piagam koalisi sudah ditandatangani,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com