Riset Plan Indonesia: Kurang Suri Teladan Jadi Hambatan Perempuan Terjun Politik

DEPOK, KOMPAS.com - Riset State of The World’s Girls Report (SOTWG) yang dipublikasikan Plan Indonesia menunjukkan, kurangnya sosok politisi perempuan yang menjadi suri teladan menjadi salah satu hambatan perempuan untuk terjun ke politik.

Padahal, partisipasi perempuan dalam dunia politik dibutuhkan dalam berbagai keputusan yang berdampak pada hidupnya, seperti keputusan di rumah, sekolah, komunitas, dan berbagai ruang lainnya.

"Kurang role model, hambatan bahwa politisi perempuan suka menjadi sasaran yang dilihat bukan kontennya yang dibicarakan, tapi penampilannya, hal-hal yang tidak penting," kata Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widiastuti saat ditemui di gedung Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (15/3/2023).

Baca juga: Hari Perempuan Internasional, Jokowi Singgung Kesetaraan Pria dan Wanita

Berdasarkan survei tersebut, 40 persen responden berpendapat partisipasi perempuan muda dalam politik mampu menjadi teladan (role model) bagi generasi berikutnya.

Lalu, 32 persen responden menyatakan partisipasi perempuan dalam politik membuat masyarakat jadi lebih damai dan 50 persen membuat proses politik lebih inklusif dan representatif.

Kemudian, 61 persen menganggap partisipasi perempuan mampu menekankan pentingnya keputusan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial, serta 30 persen lainnya berkontribusi besar pada pemberantasan korupsi.

"Jadi bagaimana caranya kita buka ruang-ruang ini supaya ada partisipasinya," tutur Dini.

Baca juga: Polri Diminta Wujudkan Janji Direktorat Khusus Perempuan dan Anak

Lebih lanjut, Dini menyampaikan, 9 dari 10 perempuan atau sekitar 97 persen responden survei mengakui adanya beragam hambatan dalam proses partisipasi di dunia politik.

Hambatan itu kata Dini, bersifat interseksional dan struktural karena usia dan gender yang dianggap belum dewasa, serta berbagai stereotipe yang berkembang di masyarakat.

Tantangan lainnya juga beragam, dari kurangnya akses ke dalam pengambilan keputusan, persepsi kurangnya pengetahuan atau keterampilan, hingga gagasan dari orang lain tentang apa yang pantas untuk remaja perempuan dan perempuan muda.

Di sisi lain ketika berusaha untuk terlibat, mereka sering diremehkan dan jarang didengarkan.

"Jadi, belum masuk (ke dunia politik) sudah banyak tantangannya. Mereka merasa bahwa suara mereka kurang didengar oleh politisi. Masih banyak sekali hambatan yang dirasakan terutama yang perempuan untuk masuk berpolitik," jelas Dini.

Baca juga: Peringati Hari Perempuan Internasional, Massa Tuntut DPR Sahkan RUU PPRT

Sebagai informasi, riset ini melibatkan 1.000 anak perempuan usia 15-24 tahun, yang didominasi oleh perempuan berusia 20-24 tahun sebanyak 65 persen dari total responden survei.

Secara rinci, sebanyak 757 responden berasal dari Pulau Jawa, 48 responden dari Kalimantan, 46 responden dari Pulau Sunda Kecil, 5 responden dari Pulau Maluku, 23 responden dari Papua, 67 responden dari Sulawesi, dan 54 responden dari Sumatera.

Karakteristik responden beragam dari 76 persen perkotaan, 19 persen pedesaan, dan 1 persen pemukiman informal. Responden berasal dari etnis, kelompok, penyandang disabilitas, pengungsi, dan agama minoritas.