Mendagri Harap Partisipasi Pemilih 2024 Tak Kurang dari 81 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 melebihi capaian pada Pemilu 2019, atau tak kurang dari 81,9 persen.

Ia menilai, tingginya partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator penting kesuksesan penyelenggaraan pemilu.

"Partisipasi pemilih yang tinggi akan memberi legitimasi yang kuat terhadap siapa pun yang menang menjadi pemerintah," kata Tito dalam acara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Senin (13/3/2023), di Hotel St Regis, Jakarta.

"Kita berharap partisipasi pemilih kita paling tidak jangan sampai turun, paling tidak sama," lanjutnya.

Baca juga: PPP Masih Berharap Sandiaga Uno Bergabung untuk Menghadapi Pemilu 2024

Ia mengungkapkan bahwa capaian Indonesia sebetulnya sudah cukup baik dalam memastikan partisipasi pemilih yang tinggi. Sejak Reformasi, partisipasi pemilih Indonesia memang selalu meningkat dari pemilu ke pemilu.

Tito mengeklaim bahwa capaian Indonesia bahkan telah melampaui negara-negara demokrasi yang mewajibkan warganya memberikan suara.

Padahal, Indonesia tidak menganut hal itu karena pemberian suara merupakan hak warga negara, bukan kewajiban, melainkan kesukarelaan.

Baca juga: PDI-P Jatim Optimistis Raihan Kursi pada Pemilu 2024 Lampaui Pemilu 1999

"Indonesia menganut sistem itu dan kita di tahun 2019 first time also the highest ever, 81,9 persen partisipasi pemilih kita, dan itu jauh di atas negara-negara demokrasi yang menerapkan mandatory (kewajiban)," ungkap eks Kapolri tersebut.

Tito juga menegaskan bahwa Pemilu 2024 jangan sampai mengulang eksploitasi identitas pada Pemilu 2019.

Ia menambahkan, perbedaan memang diizinkan oleh suatu proses demokrasi.

Namun dari sisi pendekatan keamanan, perbedaan cenderung melahirkan konflik. Sementara itu, mesin politik diprediksi akan panas jelang Pemilu 2024 yang jaraknya sudah kurang dari setahun lagi.

"Konflik kekerasan tidak boleh terjadi. Ini indikator penting (keberhasilan pemilu)," ujar dia.

"Polarisasi akan berpotensi konflik, tapi konfliknya harus dikelola agar tidak memecah persatuan kesatuan bangsa," lanjutnya.