Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Pangkostrad Nekat Temui Pasukan Tengkorak | Demokrat Tak Sepakat Wacana Duet Anies-Sandi

Kompas.com - 07/03/2023, 05:14 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi artikel populer di Kompas.com, Senin (6/3/2023).

Selanjutnya, Partai Demokrat tak sepakat atas rencana duet Anies Baswedan dan Sandiaga Uni dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar masyarakat yang dipindah dari kawasan Depo Pertamina Plumpang di Jalan Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Saat Jenderal Maruli Nekat Tembus Bekas Sarang KKB demi Temui Pasukan Tengkorak Kostrad...

Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak menemui "Pasukan Tengkorak" di Kampung Mamba dan Kampung Zoambili, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Kamis (2/3/2023).

Kedatangan Maruli di perkampungan tersebut bisa dikatakan nekat karena wilayah tersebut sempat berstatus zona merah di mana dahulu pernah menjadi sarang kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Apalagi, kunjungan ini juga di tengah kian membaranya konflik bersenjata di Papua setelah KKB kembali berulah dengan menembaki tiga personel Kodim 1715/Yahukimo di Kilometer 4 Jalan Paradiso Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu (1/3/2023).

Akibatnya, satu prajurit TNI gugur dan dua lainnya mengalami luka tembak.

Dalam kunjungan tersebut, kehadiran jenderal bintang tiga TNI Angkatan Darat tersebut disambut langsung oleh Pasukan Tengkorak dari Satuan Tugas Batalion Infanteri Para Raider 305/Tengkorak Divisi Infanteri I di bawah pimpinan Letkol Inf Ardiansyah alias Raja Aibon Kogila.

Baca selengkapnya: Saat Jenderal Maruli Nekat Tembus Bekas Sarang KKB demi Temui Pasukan Tengkorak Kostrad...

2. Demokrat Tak Sepakat dengan Wacana Duet Anies-Sandi untuk Pilpres 2024

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief tak sepakat jika Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno dipilih menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan.

Ia menyatakan, Demokrat ingin cawapres untuk Anies merupakan figur yang merepresentasikan perubahan.

"Bagi Partai Demokrat, sebetulnya siapa saja yang pro perubahan berpeluang untuk menjadi cawapres,” sebut Andi saat dihubungi Kompas.com, Senin (6/3/2023).

Baca selengkapnya: Demokrat Tak Sepakat dengan Wacana Duet Anies-Sandi untuk Pilpres 2024

3. Sebut Orang yang Tak Berhak di Depo Plumpang Harus Pindah, Luhut Singgung soal Pemberian Kompensasi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar masyarakat yang dipindah dari kawasan Depo Pertamina Plumpang di Jalan Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Bukan malah Depo Pertamina Plumpang yang dipindah usai peristiwa kebakaran hebat di kawasan tersebut.

"Jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone. Jangan ini (depo) yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus pindah,” ujar Luhut saat ditemui di Pushidrosal TNI AL, Jakarta Utara, Senin (6/3/2023).

Baca selengkapnya: Sebut Orang yang Tak Berhak di Depo Plumpang Harus Pindah, Luhut Singgung soal Pemberian Kompensasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com