Komisi IX Sebut Pandemi Telah Menunjukkan Betapa Rentanya Sistem Kesehatan Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IX DPR RI Felly Esterlita Runtuwene mengatakan, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 menunjukkan masih rentannya sistem kesehatan nasional.

Hal ini terlihat ketika Indonesia 'mondar-mandir' mencari alat kesehatan di awal-awal pandemi. Pun mengimpor jutaan vaksin dari luar negeri.

Dengan demikian, Indonesia masih ketergantungan bahan baku obat (BBO) dan alat kesehatan dari luar negeri.

"Pandemi Covid-19 secara langsung menunjukkan betapa rentannya sistem kesehatan nasional kita. Di awal pandemi kita sangat kesulitan mencari obat dan alkes karena tingginya tingkat ketergantungan bahan baku obat dan alkes dari luar negeri," kata Felly dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2023 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Baca juga: Berapa Banyak Hoaks Terkait Covid-19 Saat Pandemi?

Felly menuturkan, pandemi Covid-19 juga berdampak pada pelayanan kesehatan di beberapa wilayah.

Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) seperti pos pelayanan terpadu (Posyandu) dan Puskesmas bahkan sempat tertunda memberikan pelayanan dan bahkan menutup sementara kegiatan operasi.

Tak hanya itu, banyak para orangtua yang enggan dan tidak bisa membawa anak-anaknya ke rumah sakit karena khawatir.

"Hal ini sangat memprihatinkan karena Posyandu dan Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang menjadi kekuatan utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," tuturnya.

Baca juga: Menkes Akan Temui WHO pada Mei, Bahas Perubahan Status Pandemi Jadi Endemi

Kendati begitu kata Felly, keberhasilan Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19 merupakan contoh baik koordinasi dan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah.

Akselerasi vaksinasi Covid-19 yang dijalankan sejauh ini membuahkan hasil. Hasil survei serologi terakhir pada bulan Januari 2023 menunjukkan, masyarakat sudah memiliki kadar antibodi 99 persen terhadap Covid-19.

"Tentunya hal ini tak terlepas dari program vaksinasi Covid-19. Namun kami terus mengingatkan bahwa pandemi belum berakhir sehingga kami terus mendorong keaktifan Kemenkes dalam menjaga pelaksanaan protokol kesehatan dan percepatan program vaksinasi booster," jelas Felly.

Sebagai informasi, penutupan fasilitas layanan kesehatan telah berdampak pada turunnya tingkat vaksinasi wajib atau Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di beberapa wilayah.

Baca juga: Pembelaan RS IMC Bintaro Potong Gaji Karyawan Selama Pandemi demi Beli Obat Pasien

Turunnya akselerasi imunisasi lantas membuat penyakit menular mudah menyebar. Sepanjang tahun 2022 hingga awal 2023, beberapa wilayah telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk campak, polio, hingga difteri.