Survei Litbang "Kompas": Kepuasan Publik soal Penuntasan Kasus oleh Aparat Meningkat, Dipengaruhi Kasus Sambo

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil jajak pendapat yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 25 Januari-4 Februari 2023 menunjukkan bahwa ada peningkatan terhadap kepuasan publik soal penuntasan kasus kekerasan oleh aparat dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Dikutip dari Harian Kompas, berdasarkan hasil survei tersebut, kepuasan terkait penuntasan kasus kekerasan oleh aparat dan pelanggaran HAM naik cukup signifikan dari 45,8 persen pada Oktober 2022 menjadi 51,1 persen pada Januari 2023.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik di Sektor Penegakan Hukum Naik Tipis

Menurut tim Litbang Kompas, kenaikan tersebut tak lepas dari proses hukum yang dijalani oleh eks Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Ferdy Sambo dan anak buahnya dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sebab, survei dilakukan bersamaan dengan proses persidangan yang dijalani oleh Sambo.

"Penegakan hukum yang relatif transparan dan terbuka ini bisa jadi turut memengaruhi persepsi publik soal penegakan hukum. Dari kasus ini, publik bisa menilai, siapa pun dengan pangkat apa pun tetap tunduk di bawah hukum," tulis tim Litbang Kompas.

Kesimpulan ini diperkuat dengan kepuasan publik dalam aspek jaminan kesetaraan di mata hukum.

Survei mencatat, sebanyak 49 persen responden menyatakan puas pada aspek menjamin perlakuan yang sama kepada semua warga, angkanya pun meningkat dari 45,3 persen pada Oktober 2022.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden Meningkat

Kendati demikian, tim Litbang Kompas mengingatkan bahwa capaian positif ini bisa hilang bila pemerintah tidak berhati-hati.

Setelah kasus Sambo selesai, pemerintah dinilai masih memiliki utang penuntasan kasus Tragedi Kanjuruhan yang tampak lebih sulit diselesaikan.

Bahkan, sidang kasus Tragedi Kanjuruhan juga sempat diwarnai oleh yel-yel dari sejumlah anggota Brimob yang oleh sebagian pihak dimaknai sebagai bentuk intimidasi.

"Insiden-insiden seperti ini, jika terus terjadi, berpotensi menggerus apresiasi publik soal penegakan hukum yang kini tengah mendapatkan momentum positif," tulis Litbang Kompas.

Adapun hasil survei Litbang Kompas secara umum menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin meningkat dari 62,1 persen pada Oktober 2022 menjadi 69,3 persen pada Januari 2023.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Responden Setuju Presiden Tak Tunjukkan Pilihan Politiknya di Pemilu 2024

Secara khusus, kepuasan di sektor penegakan hukum juga meningkat dari 51,5 persen pada Oktober 2022 menjadi 55,1 persen pada Januari 2022.

Jajak pendapat ini berlangsung 25 Januari-4 Februari 2023, dan melibatkan 1.202 responden yang diambil dari 38 provinsi di Indonesia.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka, sedangkan sampel dipilih secara acak menggunakan sistematis bertingkat.

Menggunakan metode itu memiliki kepercayaan publik 95 persen, dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen.