Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Tertinggi di Bidang Politik dan Keamanan

Kompas.com - 20/02/2023, 05:24 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat Litbang Kompas Februari 2023 menunjukkan kepuasan publik pada pemerintah yang tertinggi terletak pada bidang politik dan keamanan.

Dikutip dari Harian Kompas, Senin (20/2/2023), angka kepuasan publik pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di bidang politik dan keamanan mencapai 79,2 persen. Sementara itu, sebanyak 20,8 persen responden yang menyatakan belum puas.

Kemudian, sektor kedua yang memiliki tingkat kepuasan tertinggi adalah kesejahteraan sosial. Sebanyak 77,3 persen responden mengaku puas atas kinerja pemerintah di bidang sosial, dan 22,7 persen mengatakan belum puas.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden Meningkat

Lalu, 55,1 persen responden menuturkan kepuasan pada kerja pemerintah di bidang penegakan hukum. Tapi, 44,9 persen responden masih merasa belum puas.

Terakhir, 53,5 persen responden puas atas kinerja pemerintah di bidang perekonomian. Sementara, 46,5 persen belum puas.

Dalam survei yang sama, secara umum tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf meningkat 7,2 persen dibandingkan survei Oktober 2022.

Saat ini, kepuasan publik ada di angka 69,3 persen, sedangkan pada Oktober lalu nilainya 62,1 persen.

Hasil kepuasan itu pun menjadi yang tertinggi kedua pada pemerintahan Jokowi sejak 2019. Tingkat kepuasan yang tertinggi ada di Januari 2022. Kala itu angkanya mencapai 73,9 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Ingin Dilibatkan dalam Penjaringan Capres

Diketahui jajak pendapat berlangsung 25 Januari-4 Februari 2023, dan melibatkan 1.202 responden yang diambil dari 38 provinsi di Indonesia.

Survei berlangsung melalui wawancara tatap muka, sedangkan sampel dipilih secara acak menggunakan sistematis bertingkat.

Menggunakan metode itu memiliki kepercayaan publik 95 persen, dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com