Kades Demo di DPR Tuntut Masa Jabatan jadi 9 Tahun, Ditemui Pimpinan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan kepala desa (kades) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR dalam rangka menuntut masa jabatan dari yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun.

Pimpinan DPR pun menemui para kades yang demo di depan Gedung DPR tersebut.

Pantauan Kompas.com, Selasa (17/1/2023), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendatangi para kades di depan Gedung DPR.

Para kades mendesak agar Pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa direvisi.

Baca juga: 316 Kades di Purworejo Ikut Aksi di Jakarta, Tugas Kades Diwakilkan Perangkat Desa

Kepada para kades, Dasco menjelaskan kalau revisi itu ada prosesnya.

"Bahwa apa yang disampaikan untuk merevisi undang-undang nomor 6 mengenai poin penambahan menjadi 9 tahun tanpa periodisasi, saya sudah sampaikan bahwa untuk revisi itu ada dua yang berkompeten yaitu pemerintah dan DPR," ujar Dasco.

Dasco pun meminta agar para kades melobi pemerintah.

Selain itu, kata Dasco, Badan Legislasi (Baleg) DPR bakal menerima perwakilan dari kepala desa itu siang ini untuk mendengar aspirasi mereka.

"Saya keluar menyampaikan agar kawan-kawan ini segera tahu bahwa aspirasi mereka didengar dan akan dibicarakan di Badan Legislasi," tuturnya.

Baca juga: Hampir Semua Kades di Kabupaten Semarang Ikut Unjuk Rasa ke Jakarta, Pelayanan Didelegasikan ke Sekdes

Sementara itu, Dasco juga naik ke atas mobil komando. Dirinya melihat kemacetan di sekitar lokasi sehingga merasa perlu keluar dari Gedung DPR untuk menemui kades.

Sebelumnya, puluhan ribu Kades se-Indonesia melakukan aksi damai menuntut masa jabatan 9 tahun tanpa periodisasi. Salah satunya kades dari Purworejo.

Kades-kades ini diketahui menggelar aksi dan menyuarakan aspirasi bersama dengan Kades se-Indonesia pada 17 Januari 2023.

Keberangkatan ratusan kades di Purworejo ini dibenarkan oleh Humas Polosoro, Budi Susilo saat ditemui di kediamannya pada Sabtu (14/1/2023).

Baca juga: Tak Berangkat ke Jakarta, Paguyuban Lurah di Gunungkidul Tetap Dukung Aksi Demo Kades

Budi menyampaikan, bahwa Polosoro akan mengambil bagian dalam aksi damai nasional itu. Selain tuntutan masa jabatan 9 tahun, pihaknya juga akan menyuarakan tentang aturan dana desa.

“Secara umum melihat kisi-kisi prolegnas tidak menyinggung desa sama sekali, sementara itu kita sudah mengusulkan undang-undang perbaikan. Tapi ternyata dengan prolegnas 2023 usulan kita dijawab ditanggapi dengan berbusa-busa tapi tidak dimasukkan,” jelas Budi