Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapal China Wara-wiri di Laut Natuna, KSAL: Kalau Lalu-lalang di ZEE Boleh, kecuali Eksploitasi

Kompas.com - 16/01/2023, 11:36 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali memberikan penjelasan ihwal kapal coast guard atau penjaga pantai dari China yang wara-wiri di Laut Natuna Utara.

Ali mengatakan bahwa kapal coast guard China itu hanya lalu-lalang di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Jadi untuk lalu lalang atau lalu lintas kapal yang berada di sana itu diperbolehkan berdasarkan hukum laut internasional. Jadi itu ada freedom of navigation di sana," ujar Ali dari atas KRI Banda Aceh-593 yang bersandar di Mako Kolinlanmil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (16/1/2023).

Baca juga: Kapal Coast Guard China Wara-wiri, Indonesia Kirim Kapal Perang ke Laut Natuna

Ali mengatakan, Indonesia memiliki hak berdaulat atas sumber daya laut di ZEE tersebut.

Hal yang tidak diperbolehkan, menurut Ali, kapal asing mengambil sumber daya laut di ZEE Indonesia.

"Jadi kalau mereka menangkap ikan atau melaksanakan eksplorasi atau eksploitasi laut, itu yang dilarang. Itu harus seizin pemerintah Indonesia. Kalau hanya lalu lintas itu diperbolehkan," kata Ali.

Ali menyebutkan, sebenarnya tidak hanya kapal coast guard China yang lalu-lalang di ZEE Indonesia, melainkan juga kapal Vietnam.

"Di sana ada kapal-kapal perikanannya Vietman, dan ada kapal coast guard-nya Vietnam juga," ujar dia. 

Ali bahkan mengatakan, Indonesia sering menangkap kapal-kapal Vietnam yang mencuri ikan di ZEE Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, Indonesia telah mengerahkan kapal perang ke Laut Natuna Utara untuk memantau kehadiran kapal coast guard China di wilayah maritim yang kaya sumber daya itu.

Pengerahan tersebut disampaikan Laksamana Muhammad Ali kepada Kantor Berita Reuters pada Sabtu (14/1/2023).

Baca juga: Puluhan Tahun Menanti, Warga Sedanau Pulau Natuna Kini Miliki Pelabuhan Senilai Rp 2,25 Miliar

Sebagaimana diberitakan Reuters, data pelacakan kapal menunjukkan kapal CCG 5901 telah berlayar di Laut Natuna, khususnya di dekat ladang gas Blok Tuna dan ladang minyak dan gas Chim Sao Vietnam sejak 30 Desember.

“Sebuah kapal perang, pesawat patroli maritim, dan drone telah dikerahkan untuk memantau kapal tersebut,” kata Muhammad Ali.

Untuk sementara, dia menyebut, kapal China itu belum kedapatan melakukan aktivitas yang mencurigakan di Laut Natuna.

"Meski begitu, perlu kami pantau karena sudah lama berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia," ucap Ali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com