Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan: Kalau Ada yang Teriak Tunda Pemilu atau Perpanjang Masa Jabatan, Tidak Masuk Akal

Kompas.com - 09/01/2023, 13:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menegaskan bahwa partainya menolak siapa pun yang menyuarakan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurutnya, Pemilu tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

"Jadi, satu setengah tahun jelang pemilu, kalau ada yang teriak tunda atau perpanjang, menurut saya itu tidak masuk akal. Setuju tidak?" kata Puan dalam acara Bimtek Anggota DPRD Kabupaten Kota Fraksi PDI-P Seluruh Indonesia, Senin (9/1/2023).

"Setuju," jawab seluruh kader PDI-P peserta Bimtek.

Baca juga: Ngaku Tak Deg-degan soal Pengumuman Capres-Cawapres PDI-P, Puan: Itu Garis Tangan

Salah satu alasan penolakan tersebut karena sudah ada kesepakatan antara pemerintah dengan penyelenggara pemilu. Di sisi lain, PDI-P juga telah menyiapkan strategi untuk memenangkan Pemilu 2024.

"Kalau lihat semangatnya pada 2023, saya optimis. Menjelang HUT (Hari Ulang Tahun) ke-50, saya optimis bahwa perintah atau penugasan ketum (ketua umum) untuk memenangkan PDI-P hatrick. Insya Allah akan terjadi. Siap?" ujar Puan.

"Siap," jawab seluruh kader PDI-P.

Ia menambahkan, tahun 2023 adalah tahun penting bagi seluruh partai politik. Sebab, seluruh parpol akan mempersiapkan strategi dalam menghadapi pemilu mendatang.

Catatan Kompas.com, wacana menunda Pemilu 2024 atau pun perpanjangan masa jabatan presiden merebak dua sampai tiga tahun ke belakang.

Terbaru, Ketua MPR Bambang Soesatyo kembali menyinggung wacana penundaan Pemilu 2024.

Pada 8 Desember lalu, pria yang akrab disapa Bamsoet itu menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang.

Baca juga: Puan ke Kader PDI-P soal Capres: Enggak Usah Bingung, Ketum Sudah Punya Nama di Kantongnya

Sebab, dia berpandangan ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara.

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu," kata Bambang dalam tayangan Youtube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Meski demikain, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menolak wacana tersebut dan menegaskan bahwa Pemilu 2024 digelar 14 Februari 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com