Usul Luhut Supaya KPK Tak Sering OTT Dianggap Berbahaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang menganjurkan supaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terlampau sering melakukan operasi tangkap tangan (OTT) membahayakan upaya melawan rasuah.

"LBP sepertinya tidak ingin ada penindakan, dan ini justru berbahaya karena akan membawa kita kembali mundur," kata Danang saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/12/2022).

Menurut Danang, OTT yang dilakukan KPK justru mempunyai dampak buat memunculkan rasa takut supaya semua kalangan tidak korupsi. Selain itu, lanjut dia, praktik pemberantasan korupsi selalu dilakukan dengan kombinasi pencegahan dan penindakan.

Baca juga: ICW: OTT Tak Boleh Dicampuri Pihak Mana Pun, apalagi Luhut

Danang menilai logika Luhut yang menilai OTT membuat citra negara jelek justru keliru. Sebab menurut dia, dari berbagai survei global yang dilakukan terungkap yang menjadi permasalahan utama di Indonesia salah satunya adalah korupsi.

"Jadi persoalannya adalah korupsi, bukan OTT. Yang perlu dihentikan adalah praktik korupsi, bukan OTT," ujar Danang.

Selain itu, kata Danang, skor indeks persepsi korupsi Indonesia rendah juga bukan diakibatkan oleh OTT.

Menurut Danang, yang membuat skor indeks persepsi korupsi Indonesia rendah adalah praktik korupsi politik, pelayanan publik, dan peradilan.

Baca juga: Tanggapi Luhut soal OTT, KPK Sebut Pemberantasan Korupsi Tak Hanya Penindakan

"Jadi agenda utamanya adalah membenahi pendanaan politik dan meningkatkan efektivitas pengawasan peradilan," ujar Danang.

"Indeks persepsi korupsi yang buruk juga disumbang oleh berbagai praktik korupsi dalam pelayanan publik. Maka yang harus dibenahi adalah pelayanan publik, bukan OTT," lanjut Danang.

Sebelumnya, Luhut menyampaikan pernyataan yang dianggap kontroversial itu dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah kementerian/lembaga lainnya, yang digelar di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).

Pada kesempatan itu Luhut menilai langkah digitalisasi sistem operasi pelabuhan adalah cara terbaik dalam memerangi praktik korupsi di sektor maritim.

Baca juga: Mahfud MD Bela Luhut soal OTT Itu Tidak Bagus: Apanya yang Salah?

Menurut Luhut, langkah digitalisasi itu merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi supaya membuat Indonesia lebih baik. Selain itu, dia menilai OTT juga berdampak terhadap citra negara.

"Karena ini mengubah negeri ini, kita enggak usaha bicara tinggi-tinggilah, kita OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget," kata Luhut.

Luhut meminta KPK agar tidak kerap melakukan OTT. Menurut dia, ketika sistem digitalisasi sudah berhasil maka tidak akan ada koruptor yang berani melakukan korupsi.

"Ya kalau hidup-hidup sedikit bisa lah. Kita mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau," ujar Luhut.

Baca juga: Tanggapi Luhut soal OTT, KPK Sebut Pemberantasan Korupsi Tak Hanya Penindakan