Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus

Kompas.com - 09/12/2022, 15:16 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta semua pihak berhenti mengembuskan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Hal itu disampaikan merespons pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo yang meminta agar penyelenggaraan Pemilu 2024 dipikirkan ulang.

“Berhentilah menghembuskan angin sesat yang bisa membuat Presiden Joko Widodo terjerumus,” ujar Herzaky dalam keterangannya, Jumat (9/12/2022).

Dalam pandangannya, ketimbang terus mereproduksi wacana perpanjangan masa jabatan presiden dengan ragam narasi, lebih baik para elit politik pendukung Jokowi terus bekerja untuk mensukseskan pemerintahan saat ini.

Baca juga: Suhu Politik Memanas, Bamsoet Sarankan Pelaksanaan Pemilu 2024 Dipikir Lagi

“Fokus membantu Presiden menyelesaikan berbagai permasalahan negeri ini," ucapnya.

Herzaky menganggap wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang terus disampaikan oleh elite politik menunjukkan sikap tidak empatinya terhadap masyarakat.

Sebab, yang dipikirkan hanya cara untuk melanggengkan kekuasaan yang menguntungkan kelompok atau golongannya sendiri.

“Rakyat banyak yang sedang susah, dijepit kemiskinan yang tak kunjung turun, banyaknya pengangguran, dan merebaknya pemutusan hubungan kerja di mana-mana,” papar dia.

“Masih harus diuji dengan tontonan, perilaku elit yang menganggap pelanggaran konstitusi sebagai guyonan,” sebut dia.

Terakhir, Herzaky mendorong agar semua pihak menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Dia menegaskan, wacana itu tidak membawa manfaat untuk kehidupan masyarakat karena mengkhianati semangat reformasi dan merusak demokrasi.

Baca juga: PKS Kritik Bamsoet: Jangan Buka Peluang Penundaan Pemilu, Ketua MPR Kurang Bijak

“Rakyat yang peduli dengan demokrasi di negeri ini, mari kita tetap waspada dengan upaya pemufakatan jahat melanggengkan kekuasaan, yang terus disuarakan segelintir elit. Jangan surut walaupun hanya selangkah,” tandasnya.

Diketahui, Bamsoet menyarankan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 dipikir ulang.

Ada tiga alasannya, pertama, panasnya suhu politik jelang, saat dan akhir pemilu.

Kedua, pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Terakhir, ancaman bangsa karena situasi global yang tak menentu di depan.

"Nah ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya (Pemilu 2024) tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini. Dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya," ungkap Bamsoet dalam tayangan YouTube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com