Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinamika Laut China Selatan Meningkat, Yudo Margono Diminta Maksimalkan Kogabwilhan

Kompas.com - 28/11/2022, 20:00 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mendorong Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono memaksimalkan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan).

Hal ini disampaikan Anton berkaitan dengan penunjukan Yudo oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.

Baca juga: Pratikno Ungkap Rotasi Matra Salah Satu Perimbangan Jokowi Pilih Yudo Jadi Calon Panglima TNI

Anton mengatakan, Kogabwilhan perlu diperkuat sebagai bentuk respons atas meningkatnya dinamika Laut China Selatan dan Asia Timur.

"Mengingat terus meningkatnya dinamika di kawasan Laut Cina Selatan dan Asia Timur, ada baiknya Yudo untuk memperkuat interoperabilitas Kogabwilhan," kata Anton dalam keterangan tertulis, Senin (28/11/2022) sore.

Sebagai informasi, sebelum menduduki posisi KSAL, Yudo lebih dulu memegang tongkat komando Panglima Kogabwilhan I. Satuan ini berada di bawah komando Panglima TNI.

Secara organisasi, Kogabwilhan terbagi tiga sektor, yakni Kogabwilhan I, Kogabwilhan II, dan Kogabwilhan III.

Anton mengatakan, sebagai mantan Panglima Kogabwilhan I, Yudo sedikit banyak memahami tantangan yang dihadapi komando utama operasi (kotamaops) TNI.

"Untuk itu, penguatan interoperabilitas dan penggunaan kekuatan gabungan TNI menjadi penting untuk meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata menghadapi eskalasi ancaman, dinamika sengketa atau pendadakan strategis maritim," terang dia.

Di sisi lain, Anton mendorong Yudo dapat merealisasikan kebijakan terkait perubahan pendekatan dalam menangani konflik di Papua.

Baca juga: Jokowi Usulkan Yudo Margono Calon Tunggal Panglima TNI, Ini Mekanisme Selanjutnya di DPR

Menurutnya, reorientasi militer di Papua dan Papua Barat hingga kini masih belum terlihat dengan jelas, dan kebijakan ini merupakan batu uji krusial untuk panglima mendatang.

"Perubahan kebijakan di Papua penting karena memang masalah ini belum mendapatkan perubahan secara signifikan dan isu Papua adalah yg masih menjadi problem keamanan nasional yang signifikan," katanya.

"Di sisi lain, kejelasan bagaimana pendekatan non-kekerasan dan reorientasi militer pasca-DOB di Papua menjadi penting mengingat sejauh ini yang muncul adalah kabar burung terkait rencana penambahan sejumlah komando teritorial di Bumi Cenderawasih," imbuh dia.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani telah mengumumkan nama Yudo menjadi calon Panglima TNI.

"Saya akan mengumumkan bahwa nama yang diusulkan oleh presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa adalah Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Laut, yang menjabat KSAL saat ini," ujar Puan dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Baca juga: Perjalanan Karier Yudo Margono, Anak Petani Jadi Calon Tunggal Panglima TNI

Puan mengatakan Yudo diterima oleh DPR untuk mengikuti mekanisme pemilihan Panglima TNI yang berlaku.

Selanjutnya, Yudo akan segera menjalani fit and proper test di Komisi I DPR, sebelum disetujui dalam rapat paripurna.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com