Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terobosan Gus Dur Angkat KSAL Widodo AS Jadi Panglima demi Reformasi TNI

Kompas.com - 28/11/2022, 07:52 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Surat Presiden (Surpres) Joko Widodo (Jokowi) yang berisi nama calon Panglima TNI buat menggantikan Jenderal Andika Perkasa bakal pensiun pada Desember 2022 mendatang akan dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini setelah pekan lalu tertunda.

Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa memasuki masa pensiun 21 Desember 2022 nanti.

Seiring dengan masa pensiun Andika Perkasa, sosok pengganti Panglima TNI pun terus mengemuka.

Baca juga: Soal Isu KSAL Ditunjuk Jadi Panglima TNI, Wapres: Tunggu Saja

Nama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono disebut-sebut akan menjadi calon Panglima TNI menggantikan Andika.

Presiden Joko Widodo disebut telah memutuskan dengan menunjuk Yudo menjadi Panglima TNI berikutnya.

Seperti dilansir dari Kompas.id, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membenarkan bahwa Presiden mencalonkan Yudo Margono yang notabene dari matra laut.

"Pak Yudo," kata Pratikno pada Rabu (23/11/2022).

Baca juga: Prabowo Optimistis KSAL Yudo Mampu Emban Jabatan Panglima TNI

Terobosan Gus Dur

Calon Panglima TNI selalu menjadi perhatian masyarakat. Sebab sejak era reformasi pemilihan Panglima TNI disyaratkan menerapkan prinsip rotasi.

Hal itu tercantum dalam Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang 34/2004 tentang TNI yang menyatakan, "Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan."

Kebijakan itu diterapkan sebagai wujud prinsip kesetaraan terhadap ketiga matra TNI.

Sebab pada masa Orde Baru, posisi Panglima TNI, atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada saat itu, selalu diisi oleh perwira Angkatan Darat.

Baca juga: Sepanjang Sejarah, Baru Ada 2 Panglima TNI Berasal dari TNI AL, Ini Sosoknya...

Pada saat itu, jabatan Panglima TNI selalu diisi oleh jenderal yang menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan dipromosikan sebagai Panglima ABRI.

Perubahan itu dimulai pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 1999.

Saat itu Gus Dur memutuskan mengangkat Laksamana Widodo Adi Sutjipto atau Widodo AS dari Angkatan Laut menggantikan Jenderal Wiranto.

Pada masa kepemimpinan Wiranto terjadi peristiwa penembakan Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa hingga berujung pada kerusuhan Mei 1998, bersamaan dengan gerakan reformasi.

Halaman:


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com