Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": 77,8 Persen Responden Khawatir Tenggang Rasa Memudar pada Pemilu 2024

Kompas.com - 14/11/2022, 08:35 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas mengungkapkan, mayoritas responden khawatir sikap tenggang rasa masyarakat Indonesia akan memudar saat pergelaran Pemilu 2024.

Peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti menuturkan, kekhawatiran ini diakui oleh tiga perempat atau 77,8 persen responden.

Kekhawatiran ini tetap terjadi meskipun tiga perempat responden menilai masyarakat Indonesia telah menjunjung tinggi nilai toleransi.

“Hasil jajak pendapat menunjukkan, lebih kurang tiga perempat bagian responden (77,8) persen mengaku khawatir jika sikap tenggang rasa akan memudar di Pemilu nanti,” kata Rangga sebagaimana dikutip dari Harian Kompas, Senin (14/11/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 30,7 Persen Responden Pilih Parpol Parlemen karena Tokohnya

Rangga menyebutkan, publik memiliki pengalaman traumatis akibat Pemilu 2019. Saat itu, masyarakat terbelah dan meruncing menjadi penggolongan ‘cebong’ dan ‘kadrun’.

Pembelahan ini dinilai memancing persepsi intoleran pada kebebasan berpolitik di Indonesia.

Rangga mengungkap, hasil survei Litbang Kompas menemukan 37,6 persen responden menyatakan fenomena keterbelahan pada Pemilu 2019 disebabkan banyaknya hoaks di internet dan media sosial.

Hal ini sejalan dengan temuan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang membenarkan adanya ribuan konten hoaks di ruang digital Indonesia selama Pemilu 2019. 

Ruang media sosial yang tidak cenderung terkontrol, terbuka, dan interaktif memengaruhi banjir informasi dan berita bohong.

“Hal ini diperparah oleh kehadiran pendengung (buzzer) politik yang terus memperkeruh hubungan pendukung antar kubu,” ujar Rangga.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Keterpilihan Parpol Non-parlemen Terus Meningkat

Lebih lanjut, terkait kekhawatiran Pemilu 2024, masyarakat menilai intoleransi bisa disebabkan salah satunya oleh politisi yang berdebat di media massa ataupun media sosial dengan tidak sehat.

Kekhawatiran mereka diperkuat dengan munculnya gejala yang mirip Pemilu 2019, yaitu maraknya penggunaan buzzer yang diwarnai kentalnya isu identitas.

“Isu identitas yang dijadikan sebagai obyek politik,” kata Rangga.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Kalangan Gen Z, Perindo Keempat

Adapun survei Litbang Kompas dilakukan dalam kurun waktu 8-10 November 2022. Survei dilakukan dengan mewawancarai 512 responden di 34 provinsi yang ditentukan secara acak.

Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen, nirpencuplikan penelitian lebih kurang 4,33 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Kendati demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com