Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Perindo 4,5 Persen, Jokowi: Gede Banget Lho!

Kompas.com - 07/11/2022, 17:50 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, elektabilitas Partai Perindo yang sudah mencapai 4,5 persen berdasarkan hasil survei Litbang Kompas sangat besar.

Jokowi mengatakan, perolehan tersebut bahkan melampaui elektabilitas tiga partai politik yang memiliki kursi di parlemen.

"Saya melihat terakhir survei Litbang Kompas, Partai Perindo itu dapat gede banget lho 4,5 persen, hati-hati, sudah 4,5 persen. Saya cek lagi, saya detilkan lagi, sudah mengalahkan tiga partai yang di parlemen," kata Jokowi dalam acara perayaan HUT Partai Perindo, Senin (7/11/2022).

Baca juga: Perindo Incar 2 Digit Kursi di Parlemen, Minta Kiat dari Jokowi

Jokowi mengaku kaget melihat elektabilitas Perindo tersebut. Namun, ia dapat memahami elektabilitas Partai Perindo melonjak karena partai tersebut merekrut tokoh-tokoh besar.

Ia mengatakan, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Mahyudin yang bergabung ke Perindo membawa gerbongnya tersendiri.

"Yang masuk Perindo dengan gerbong yang panjang-panjang seperti ini, enggak tahu nanti survei yang kedua nanti akan dapat berapa," kata Jokowi.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Kalangan Gen Z, Perindo Keempat

Sambil berseloroh, Jokowi juga menyebut tingginya elektabilitas Perindo tak lepas dari Mars Perindo yang terdengar di mana-mana.

"Yang tiap hari saya dengar Mars Perindo itu ada di mana-mana, waduh ini bisa memperngaruhi benar ini. Komunikasi politik seperti ini yang masif dilakukan Perindo dan itu akan mempengaruhi para pemilih," kata Jokowi.

Berdasarkan survei Litbang Kompas pada 24 September-7 Oktober 2022, Perindo tercatat memiliki elektabilita sebesar 4,5 persen, di atas ambang batas parlemen 4 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com