Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KontraS: 31 Vonis Hukuman Mati Dijatuhkan di Indonesia Dalam Setahun Terakhir

Kompas.com - 10/10/2022, 23:57 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat 31 vonis hukuman mati dijatuhkan di Indonesia dalam kurun waktu setahun terakhir.

Hal tersebut disampaikan Divisi Riset KontraS Helmy Hidayat Mahendra dalam acara webinar Laporan Hari Anti Hukuman Mati Internasional 2022, Senin (10/10/2022).

"Terdapat 31 Vonis Hukuman Mati yang dijatuhkan di Indonesia," ujar Helmy.

Temuan Kontras tersebut tak jauh berbeda dari data yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).

Baca juga: IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

Kemenkumham, kata Helmy, mencatat ada 27 hukuman mati yang dijatuhkan pada periode yang sama yaitu Oktober 2021-September 2022.

"Jika secara umum, positioning hukuman mati ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dari mulai Aceh, ada Jabar, Jatim, DKI, Lampung dan lain-lain," papar Helmy.

Data tersebut, ujar Helmy, memperlihatkan posisi pemerintah Indonesia masih mendukung adanya penerapan hukuman mati.

"Mungkin bisa dikatakan belum ada positioning yang pas dari pemerintah dalam menyikapi hukuman mati," imbuh dia.

Baca juga: Tamatnya Karier Sang Jenderal di Polri, Kini Ferdy Sambo Dibayangi Hukuman Mati

"Belum ada kemauan negara untuk berkaca dari berbagai negara yang telah menghapuskan hukuman mati secara internasional," sambung Helmy.

Padahal menurut Helmy, vonis hukuman mati tidak memiliki efek jera terhadap perilaku pidana yang terjadi.

Sebab itu, sudah semestinya Indonesia mulai memikirkan untuk menolak penghukuman mati dan mengikuti beberapa negara yang sudah mencabut hukuman tersebut.

"Dapat dikatakan itu tidak sesuai karena memang banyak penelitian yang menyebutkan hukuman mati tidak menimbulkan efek jera yang ada ketika (pidana) itu terjadi," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com