Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenapa Kapolda Jatim Tak Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan? Polri Bilang Begini

Kompas.com - 07/10/2022, 15:05 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Polri Irjen Dedi Prasetyo merespons kenapa Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Nico Afinta tak dicopot atau diperiksa secara kode etik di Tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menewaskan ratusan orang.

Diketahui, sejumlah pihak mendorong agar Nico dicopot dari jabatannya sebagai kapolda.

"Ya nunggu tim kerja dulu toh, kan belum selesai," ujar Dedi saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Jumat (7/10/2022).

Dedi enggan menjawab lebih lanjut perihal apakah kemungkinan Nico akan diproses secara kode etik masih terbuka atau tidak.

Baca juga: TGIPF Diminta Periksa Kapolda Jawa Timur Buntut Tragedi Kanjuruhan

Di sisi lain, Dedi menyampaikan bahwa Polri sudah melaksanakan rapat dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, PSSI, dan kementerian terkait lain dalam rangka mencegah kejadian serupa terulang.

Dia menyebutkan, mereka turut membahas mengenai regulasi keselamatan dan keamanan dalam pertandingan sepakbola.

"Polri sudah menyiapkan juga SOP pengamanan untuk dipedomani dalam tugas. Regulasi-regulasi yang sudah ada tentunya akan disesuaikan kembali," imbuhnya.

Desakan agar Kapolda Jatim dicopot

Desakan-desakan agar Irjen Nico Afinta dicopot muncul dari berbagai pihak.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan, Irjen Nico Afinta patut dimintai pertanggungjawabannya, bahkan dicopot dari jabatannya terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur (Jatim) yang menewaskan 125 orang.

Usman juga menilai, ada unsur pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam peristiwa itu.

Baca juga: Akui Ada Kekurangan dalam Pengamanan Saat Tragedi Kanjuruhan Terjadi, Kapolda Jatim: Saya Minta Maaf

"Kapolda Jawa Timur Layak dimintai tanggung jawab termasuk dicopot jika memang gagal atau tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan untuk mencegah kejadian tersebut, atau tidak segera menindak anggotanya yang menyebabkan banyak kematian warga," kata Usman Hamid dalam keterangan tertulis, Selasa (4/10/2022).

Menurut Usman, pencopotan itu diperlukan karena Nico memegang unsur keamanan tertinggi di wilayah Jatim.

Oleh karena itu, ia menilai, sudah sepatutnya Nico bertanggung jawab penuh atas keselamatan masyarakat, terutama di Stadion Kanjuruhan.

Kemudian, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon turut mendorong agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak hanya mencopot Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat, tapi juga Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta buntut Tragedi Kanjuruhan.

Baca juga: Mahasiswa Pasang Spanduk Copot Kapolda Jatim di Pagar Markas Polda, Buntut Tragedi Kanjuruhan

Fadli Zon menyebut bahwa pencopotan terhadap Nico Afinta merupakan aspirasi rakyat.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com