Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/10/2022, 13:50 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah elemen masyarakat sipil menduga bahwa tembakan gas air mata yang dilontarkan Brimob ke tribun penonton Stadion Kanjuruhan, Malang, dilakukan atas komando atasan.

Tembakan ini mengakibatkan ribuan suporter tunggang-langgang mencari pintu keluar, menyebabkan overkapasitas di beberapa pintu, sehingga terjadi kekacauan.

Para suporter berdesakan, terinjak-injak, dan kehabisan napas karena gas air mata, berujung pada sedikitnya 131 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka pada Sabtu (1/10/2022) lalu itu.

Baca juga: Tragedi Kanjuruhan, Saat Penempatan Polisi dan Tentara di Stadion Dinilai Tak Relevan

Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad, menyoroti Kapolda Jawa Timur Nico Afinta yang memberi komentar tak lama setelah tragedi terjadi, bahwa penggunaan gas air mata "sudah sesuai prosedur".

Hussein menilai, Nico patut diperiksa oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang baru dibentuk pemerintah, terlebih Polda Jawa Timur yang membawahi Brimob yang ditugaskan di Stadion Kanjuruhan.

"Kapolda kan harus diperiksa itu. Brimob kan anak buah dia semua. Bagaimana mungkin anak buahnya brutal, komandannya bilang sesuai prosedur," kata Hussein dalam jumpa pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Rabu (5/10/2022).

Baca juga: Video Prajurit TNI Tendang Aremania Saat Kerusuhan di Kanjuruhan, Pangdam Brawijaya: Saya Minta Maaf

"Kapolda bilang bahwa ini (tembakan gas air mata ke tribun) sesuai prosedur. Kalau kita baca protap pengendalian massa, ada gradasi sebelum sampai tembak gas air mata, ada situasi keadaan hijau, kuning, kemudian merah. Apa itu sudah dilakukan?" ungkapnya.

Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani juga menyoroti hal senada. Selain itu, ia mencium adanya unsur kesengajaan dalam tembakan gas air mata yang dilontarkan ke tribun penonton.

Tembakan tersebut tidak hanya terjadi di satu titik, melainkan di beberapa titik sekaligus, utamanya di tribun utara dan selatan Stadion Kanjuruhan.

Baca juga: Panglima: 4 Prajurit TNI Akui Bertindak Berlebihan Saat Kerusuhan Kanjuruhan

Julius menilai, dari video-video yang beredar luas, gestur para anggota Brimob yang menembakkan gas air mata tak tampak seperti tindakan sporadis.

Tidak ada komunikasi antaranggota yang menembakkan gas air mata, mengindikasikan bahwa mereka bertindak sesuai perintah.

"Senjata api yang melumpuhkan pun, yang digunakan aparat keamanan kepolisian, dilarang untuk ditembakkan ke arah badan, dia harus ke kaki. Tapi kalau gas air mata langsung ke tengah badan penonton, dan di situ kita bisa lihat di antara mereka ada yang menggendong anak kecil, itu sudah jelas-jelas tujuannya bukan melumpuhkan tapi melukai," kata Julius dalam kesempatan yang sama.

Baca juga: Andika Sebut 5 Prajurit Diperiksa Setelah Bertindak Berlebihan dalam Kerusuhan Kanjuruhan

"Itu ada unsur kesengajaan. Ketika dilakukan secara masif, tidak hanya di satu titik tapi di beberapa titik dan itu mengarah pada penonton, itu artinya ada unsur kesengajaan yang dikomandoi. Pertama, dia menggunakan (gas air mata), kedua diitembakkan sengaja dengan ritme yang sama. Ini yang perlu dicari (TGIPF) ke depannya," lanjutnya.

Julius juga menyinggung tren intimidasi dan teror yang diduga dilakukan aparat terhadap sejumlah suporter yang mendokumentasikan Tragedi Kanjuruhan di media sosial, yang saat ini tengah berlangsung.

Ia menyebutnya sebagai "upaya sistematis" untuk "membersihkan bukti-bukti".

Baca juga: Jokowi Sudah Telepon Presiden FIFA Bahas Tragedi Kanjuruhan

"Negara harus turun, Presiden Joko Widodo harus turun, ada unsur pelanggaran HAM, tinggal diidentifikasi apakah ada komando sehingga memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. Konteks pelanggaran HAM kuat sekali, sehingga perlu diusut," tutup Julius.

Sejauh ini, Polri mengaku telah mencopot sejumlah personal imbas Tragedi Kanjuruhan, termasuk Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat. 

Polri juga menonaktifkan 9 anggota Brimob, yakni AKBP Agus Waluyo (Danyon), AKP Hasdarman (Danki), AKP Untung (Danki), AKP Danang (Danton), AKP Nanang (Danton), Aiptu Budi (Danton), Aiptu M Solihin (Danton), Aiptu M Samsul (Danton), dan Aiptu Ari Dwiyanto (Danton).

Baca juga: Pengunggah Video Pintu Keluar Stadion Kanjuruhan Dikabarkan Diciduk Aparat, Ini Penjelasan Polisi

Polri mengeklaim ada 28 personel menjalani pemeriksaan terkait Tragedi Kanjuruhan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com