Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bursa Panglima TNI, Pengamat Sebut Sebaiknya Jokowi Pilih dari Angkatan Laut

Kompas.com - 07/10/2022, 05:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosok yang bakal menggantikan Jenderal Andika Perkasa untuk menduduki jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) sampai saat ini masih belum diketahui.

Akan tetapi, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono digadang-gadang bakal menjadi kandidat kuat pengganti Andika yang masa jabatannya akan selesai pada akhir tahun ini.

Baca juga: Pergantian Panglima TNI, Pengamat Nilai Jokowi Tak Lihat Faktor Usia dan Masa Aktif

Masa jabatan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan berakhir pada Desember 2022. Dia juga akan memasuki usia pensiun pada 21 Desember 2022, bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-58.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, usia pensiun paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama.

Pengamat militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, berpendapat calon panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa seharusnya berasal dari TNI AL.

Selain itu, tradisi rotasi kepemimpinan di tubuh TNI yang bergantian dari ketiga matra juga harus terus dijaga.

Baca juga: Megawati Sebut Pertahanan Indonesia Maju Mundur, Jokowi Sudah Panggil Panglima TNI dan Kepala Staf

Connie mengatakan, jika pengganti Andika berasal dari TNI AL maka sama saja membantu mewujudkan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.

“Kalau sekarang kita tarik kepada janji Presiden Jokowi di 2014 bahwa kita akan menjadi poros maritim dunia, itu kan artinya kita menjadi poros dirgantara dunia, kita menjadi poros permukaan dunia. Artinya harus mewujudkan bahwa panglima TNI kali ini harus dari angkatan laut,” kata Connie seperti dikutip dari program Kompas Petang di KOMPAS TV, Kamis (6/10/2022).

Baca juga: Soal Bursa Panglima TNI, Jenderal Andika: Presiden Pasti Mendadak

Connie mengatakan, angkatan laut bisa dijadikan sebagai patokan untuk mengukur kekuatan militer sebuah negara. Di sisi lain, Presiden Jokowi berjanji mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Kenapa dari angkatan laut, yaitu dari Laksamana Yudo Margono. Kalau kita bicara soal pertahanan, apalagi untuk mewujudkan poros negara maritim, pakailah dasarnya itu angkatan laut, dasar menghitung angkatan itu dari angkatan laut,” papar Connie.

Komandan Korps Marinir TNI AL Mayjen (Mar) Widodo Dwi Purwanto (kiri) dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono (kanan) saat mendapuk Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjadi warga kehormatan Korps Marinir TNI AL di Pantai Todak, Singkep, Kepulauan Riau, Kamis (4/8/2022).(((Penerangan Korps Marinir TNI AL))) Komandan Korps Marinir TNI AL Mayjen (Mar) Widodo Dwi Purwanto (kiri) dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono (kanan) saat mendapuk Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjadi warga kehormatan Korps Marinir TNI AL di Pantai Todak, Singkep, Kepulauan Riau, Kamis (4/8/2022).
“Dengan angkatan laut itu kita bisa tahu kapan kita bisa mencapai brown water navy atau wilayah kedaulatan, kapan kita harus mencapai green water navy atau wilayah kawasan, dan kapan kita mencapai blue water navy di wilayah samudra.”

Lebih lanjut, Connie sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya bahwa situasi geopolitik terus berubah.

Konflik antara Rusia dan Ukraina juga belum mereda. Dia khawatir dengan posisi Indonesia apabila terjadi perang di Taiwan. Inilah yang menurutnya yang akan menjadi tantangan panglima TNI ke depan.

Baca juga: Panglima TNI: Kekurangan Kendaraan Tempur Itu Banyak Sekali

“Saya perlu mengingatkan bahwa perang Rusia-Ukraina ini belum selesai, apalagi jika perang tersebut berpindah ke Taiwan atau Laut China Selatan. Ini yang mesti kita sadari dulu,” tegas Connie.

Maka dari itu, kata Connie, dengan potensi gangguan keamanan kawasan dan pertahanan ke depan maka panglima TNI selanjutnya akan menghadapi banyak persoalan dan membutuhkan kepiawaian dari seorang perwira tinggi angkatan laut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com