Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut AHY, Politik Uang hingga Hoaks Jadi Tantangan Demokrasi RI

Kompas.com - 05/08/2022, 17:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai ada tiga tantangan demokrasi Indonesia ke depan.

Tantangan pertama, menurutnya, yaitu politik uang. AHY berpandangan, politik uang di Indonesia sudah dalam tahap berbahaya.

"Politik uang ini merajalela, harus kita antisipasi jangan sampai hanya mereka yang punya uang berlebih yang bisa menjadi kader-kader terbaik bangsa yang bisa menjadi pemimpin dan wakil rakyat," kata AHY dalam acara 10 tahun Forum Pemred, di Jakarta, Jumat (5/8/2022).

Baca juga: Soal Target Pemilu 2024, AHY Ingin Demokrat Raih 14-15 Persen Kursi DPR

AHY melanjutkan, tantangan kedua, adalah politik identitas.

Menurutnya, politik identitas merugikan bangsa karena membuat keterbelahan di masyarakat.

"Politik identitas sangat membelah, polarisasi yang dieksploitasi karena sentimen suku, agama, etnisitas dan identitas lainnya ini sangat berbahaya bagi persatuan kita," ujarnya.

Sementara itu, tantangan ketiga adalah soal politik di era digital. Menurutnya, hal ini juga akan berimplikasi pada maraknya pemberitaan bohong atau hoaks.

AHY mengatakan, banyak perubahan yang menerpa politik di era digital.

"Hoaks, black campaign, fake news ini merajalela membabi buta. Belum lagi kita menghadapi buzzer-buzzer politik, yang memang tugas dan pekerjaannya memproduksi berita-berita bohong tadi," tutur dia.

AHY berpandangan, tantangan satu ini hanya bisa diperangi lewat independensi pers.

Baca juga: AHY Ungkap Perkembangan Komunikasi Demokrat-Nasdem-PKS soal Koalisi

Selain itu, pers juga harus kredibel bagi masyarakat. Menurutnya, pers yang kredibel dan independen adalah mampu memverifikasi berita secara aktual dan faktual.

"Itulah yang dibutuhkan oleh negeri kita, mencegah perpecahan, memajukan demokrasi, mensejahterakan rakyat Indonesia. Itulah sama-sama yang harus kita perjuangkan Bapak Ibu sekalian," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com