Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bukan Cak Imin, Prabowo Diprediksi Bakal Lirik Khofifah buat Duet di Pilpres 2024

Kompas.com - 28/07/2022, 20:05 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menduga, Partai Gerindra masih ragu untuk mengusung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024.

Menurut Umam, alih-alih Cak Imin, Gerindra lebih mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk disandingkan dengan Prabowo Subianto di pemilihan presiden mendatang.

"Di satu sisi, PKB tentu mengharapkan nama Cak Imin sebagai cawapres," kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (28/7/2022).

"Namun di sisi lain, ada elemen di lingkaran inti Gerindra yang mengharapkan nama Khofifah sebagai pendamping Prabowo di Pilpres 2024 mendatang," tuturnya.

Baca juga: Gerindra-PKB Segera Umumkan Koalisi, Akan Usung Prabowo-Muhaimin?

Umam berpendapat, Gerindra setidaknya punya dua alasan untuk lebih mempertimbangkan Khofifah.

Pertama, partai pimpinan Prabowo Subianto itu hendak menyasar basis pemilih loyal Nahdlatul Ulama (NU), khususnya di kalangan ibu-ibu.

Kalangan Nahdliyin ini umumnya tergabung dalam jaringan Muslimat, Fatayat, maupun alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) atau Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berasal dari akar kultural Nahdliyyin.

"Semua itu diharapkan bisa menjadi trade off atau pertukaran kekuatan pemilih, sebagai pengganti atas kekuatan dukungan yang hilang atau setidaknya menurun secara signifikan dari basis dukungan kelompok muslim di wilayah Sumatera, Jawa Barat, NTB dan lainnya di 2024 mendatang," ujar Umam.

Baca juga: PKB Siap Cak Imin jadi Cawapres jika Berkoalisi dengan Gerindra

Kedua, kata Umam, Gerindra telah berhitung bahwa salah satu faktor kekalahan Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019 karena terjadinya defisit dukungan di wilayah Jawa Timur.

Oleh karenanya, penguasaan wilayah Jawa Timur diharapkan mampu mendorong kemenangan Prabowo di pilpres mendatang.

Namun demikian, Umam mengatakan, upaya menyandingkan Prabowo-Khofifah berpotensi terganjal oleh sejumlah realitas politik.

Pertama, Khofifah tidak memilik rumah politik yang jelas. Kendati punya kedekatan sejarah dengan partai Islam seperti PKB dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mantan Menteri Sosial itu justru diusung oleh Demokrat dan Golkar di Pilkada Jatim 2018.

Kedua, lanjut Umam, PKB sebagai partai yang akan berkoalisi dengan Gerindra diprediksi akan terus menawarkan nama Cak Imin sebagai cawapres.

Ketiga, suara Nahdliyin berpotensi terbelah di 2024 dan tidak sesolid saat Pilpres 2019, ketika politik identitas menguat dan Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin jadi cawapres Joko Widodo.

"Indikator ketidaksolidan basis massa Nahdliyin di 2024 mendatang ditandai oleh tersulutnya akar konflik antara elite PKB dan elite PBNU, hingga tidak adanya nama tunggal yang berpotensi menjadi pemersatu kekuatan Nahdliyin pada Pilpres 2024 mendatang," kata Umam.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com