Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Soal Zulhas Bagikan Minyak Goreng dan Kampanye untuk Anak: Tidak Pantas

Kompas.com - 13/07/2022, 05:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kehadiran Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam kegiatan pasar murah PAN di Bandar Lampung pekan lalu, dan membagikan minyak goreng curah kemasan Minyakita serta meminta warga memilih anaknya dinilai tidak pantas.

"Menurut saya cara yang dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang membagikan minyak goreng curah berlabel Minyakita sangat tidak elok dan tidak pantas," kata pengamat politik dari Nusakom Pratama Institute Ari Junaedi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/7/2022).

Menurut Ari, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan tugas kepada Zulhas, sapaan Zulkifli, untuk menurunkan harga dan menjamin ketersediaan minyak goreng curah bagi masyarakat.

Akan tetapi, Ari menilai keberadaan Zulhas dalam kegiatan itu adalah wujud sikap seorang politikus yang mencampuradukkan tugas negara dan kepentingan partai politik.

"Alih-alih menjalankan tugas kementerian yang disematkan Jokowi untuk membereskan kisruh dan amburadulnya ketersedian minyak goreng di pasaran, justru Zulkifli Hasan tidak bisa membedakan mana domain tugas negara dan domain kepentingan partai," ujar Ari.

Zulkifli ramai dikritik karena hadir dalam kegiatan pasar murah yang digelar Partai Amanat Nasional (PAN) di Telukbetung Timur, Bandar Lampung, Sabtu (9/7/2022) pekan lalu.

Dalam kegiatan itu Zulkifli turut membagikan minyak goreng curah kemasan Minyakita yang digagas oleh Kemendag buat menekan harga minyak goreng yang melambung.

Saat membagikan bingkisan yang berisi Minyakita, Zulkifli juga sembari meminta masyarakat memilih anaknya, Futri Zulya Savitri.

Futri merupakan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) dan calon legislatif PAN daerah pemilihan (Dapil) Lampung 1.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan pers mengatakan, pengadaan minyak goreng Minyakita dalam kegiatan dilakukan secara swadaya.

"Artinya, pengurus partai dan caleg PAN yang membelinya kepada distributor. Lalu, dibagikan kepada masyarakat secara gratis," kata Saleh.

Menanggapi hal itu, Ari menilai sikap PAN yang membeli Minyakita dalam jumlah besar sama saja memperlihatkan pelanggaran dalam sistem pembelian yang sudah diatur pemerintah dengan syarat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) atau melalui aplikasi PeduliLindungi.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menjelaskan, kedatangan Zulhas ke acara tersebut memang mewakili partai, bukan pemerintah. Sebab acara itu adalah acara yang diinisiasi oleh PAN.

"Acara itu hari Sabtu, di mana para pegawai ASN di pemerintahan libur. Acara itu bukan acara pemerintahan, tetapi acara partai. Bang Zulkifli Hasan hadir selaku Ketua Umum PAN meninjau acara PAN, yaitu PANsar Murah," jelas Viva Yoga kepada Kompas.com, Senin (11/7/2022).

Di sela-sela kunjungan ke Subang, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Zulkifli supaya fokus bekerja menurunkan harga minyak goreng curah hingga mencapai Rp 14.000 per liter.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com