Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Soal Zulhas Bagikan Minyak Goreng dan Kampanye untuk Anak: Tidak Pantas

Kompas.com - 13/07/2022, 05:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kehadiran Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam kegiatan pasar murah PAN di Bandar Lampung pekan lalu, dan membagikan minyak goreng curah kemasan Minyakita serta meminta warga memilih anaknya dinilai tidak pantas.

"Menurut saya cara yang dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang membagikan minyak goreng curah berlabel Minyakita sangat tidak elok dan tidak pantas," kata pengamat politik dari Nusakom Pratama Institute Ari Junaedi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/7/2022).

Menurut Ari, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan tugas kepada Zulhas, sapaan Zulkifli, untuk menurunkan harga dan menjamin ketersediaan minyak goreng curah bagi masyarakat.

Akan tetapi, Ari menilai keberadaan Zulhas dalam kegiatan itu adalah wujud sikap seorang politikus yang mencampuradukkan tugas negara dan kepentingan partai politik.

"Alih-alih menjalankan tugas kementerian yang disematkan Jokowi untuk membereskan kisruh dan amburadulnya ketersedian minyak goreng di pasaran, justru Zulkifli Hasan tidak bisa membedakan mana domain tugas negara dan domain kepentingan partai," ujar Ari.

Zulkifli ramai dikritik karena hadir dalam kegiatan pasar murah yang digelar Partai Amanat Nasional (PAN) di Telukbetung Timur, Bandar Lampung, Sabtu (9/7/2022) pekan lalu.

Dalam kegiatan itu Zulkifli turut membagikan minyak goreng curah kemasan Minyakita yang digagas oleh Kemendag buat menekan harga minyak goreng yang melambung.

Saat membagikan bingkisan yang berisi Minyakita, Zulkifli juga sembari meminta masyarakat memilih anaknya, Futri Zulya Savitri.

Futri merupakan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) dan calon legislatif PAN daerah pemilihan (Dapil) Lampung 1.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan pers mengatakan, pengadaan minyak goreng Minyakita dalam kegiatan dilakukan secara swadaya.

"Artinya, pengurus partai dan caleg PAN yang membelinya kepada distributor. Lalu, dibagikan kepada masyarakat secara gratis," kata Saleh.

Menanggapi hal itu, Ari menilai sikap PAN yang membeli Minyakita dalam jumlah besar sama saja memperlihatkan pelanggaran dalam sistem pembelian yang sudah diatur pemerintah dengan syarat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) atau melalui aplikasi PeduliLindungi.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menjelaskan, kedatangan Zulhas ke acara tersebut memang mewakili partai, bukan pemerintah. Sebab acara itu adalah acara yang diinisiasi oleh PAN.

"Acara itu hari Sabtu, di mana para pegawai ASN di pemerintahan libur. Acara itu bukan acara pemerintahan, tetapi acara partai. Bang Zulkifli Hasan hadir selaku Ketua Umum PAN meninjau acara PAN, yaitu PANsar Murah," jelas Viva Yoga kepada Kompas.com, Senin (11/7/2022).

Di sela-sela kunjungan ke Subang, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Zulkifli supaya fokus bekerja menurunkan harga minyak goreng curah hingga mencapai Rp 14.000 per liter.

"Kalau menteri perdagangan yang paling penting urus seperti yang saya tugaskan kemarin. Bagaimana menurunkan harga minyak goreng menjadi Rp 14.000 atau di bawah Rp14.000. Paling penting itu, tugas dari saya itu," ujar Jokowi usai menyerahkan bantuan sosial kepada pedagang dan masyarakat di Pasar Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).

Presiden menjelaskan, jika Mendag pergi ke pasar-pasar hendaknya dalam rangka mengecek harga minyak dan harga komoditas pangan lainnya. Terlebih lagi, yang harus dipastikan benar menurutnya adalah harga minyak goreng curah.

"Jadi ke pasar-pasar adalah dalam rangka mengecek, saya pun sama mengecek minyak goreng. Utamanya ini yang kita cek itu minyak curah lho ya," ungkap Jokowi.

"Jangan sekali-kali lari ke minyak kemasan yang premium (yang dicek). Yang kita cek adalah minyak goreng curah agar harganya di angka Rp 14.000 di atau di bawahnya," lanjutnya.

(Penulis : Nicholas Ryan Aditya, Dian Erika Nugraheny | Editor : Bagus Santosa, Diamanty Meiliana)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Suami di Jaksel Terjerat Lingkaran Setan Judi Online dan Pinjol, Istri Dianiaya Lalu Ditinggal Kabur

Suami di Jaksel Terjerat Lingkaran Setan Judi Online dan Pinjol, Istri Dianiaya Lalu Ditinggal Kabur

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Nasional
Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Nasional
Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Nasional
Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Nasional
Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com